
Penyebabnya adalah belum tercapainya kesepakatan antara operator bus dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PSM terkait kontrak Biaya Operasional Kendaraan (BOK) untuk tahun 2025.
Penghentian mendadak layanan transportasi massal ini tentu saja berdampak signifikan terhadap mobilitas warga Kota Padang. Terlebih lagi, menjelang dibukanya tahun ajaran baru, pelajar dan mahasiswa yang selama ini mengandalkan Trans Padang untuk menuju sekolah dan kampus kini dihadapkan pada kesulitan transportasi.
Koridor yang terdampak penghentian layanan meliputi Koridor 2 (Bungus Teluk Kabung-Pusat Kota), Koridor 3 (Pusat Kota-Pusat Pemerintahan), Koridor 5 (Indarung-Pusat Kota), dan Koridor 6 (Kampus Unand-Pusat Kota).
Keempat koridor ini merupakan rute-rute yang cukup vital, menghubungkan pusat kota dengan kawasan pemukiman, perkantoran, dan institusi pendidikan.
Menanggapi persoalan ini, Asisten Ombudsman Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi, menyayangkan terjadinya gangguan pelayanan publik yang cukup luas.
Menurutnya, baik Pemerintah Kota Padang, PSM, maupun operator bus sebagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan transportasi massal seharusnya lebih mengedepankan kepentingan masyarakat.
"Mereka harusnya bisa menyelesaikan permasalahan ini jauh-jauh hari sebelum tahun baru. Penghentian layanan Trans Padang ini jelas-jelas merugikan masyarakat," tegas Adel.
Ombudsman Sumbar mendesak Pemerintah Kota Padang untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan sengketa kontrak BOK ini.
Pasalnya, gangguan transportasi massal tidak hanya berdampak pada mobilitas warga, tetapi juga berpotensi menghambat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
"Kami berharap pihak-pihak terkait dapat segera duduk bersama dan mencari solusi terbaik. Jangan sampai permasalahan ini berlarut-larut dan semakin merugikan masyarakat," pungkas Adel. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


