Realisasi PEN Naik 18 Persen

96
Menteri Keuangan, Sri Mulyani. (net)

Realisasi penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mulai naik. Per Agustus realisasi menjadi Rp 173,98 triliun atau naik 18 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, realisasi anggaran PEN terus meningkat. “Dibanding semester pertama kemarin Rp 124,6 triliun. Per Agustus sudah naik menjadi Rp 173,98 triliun atau naik 18 persen,” katanya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Airlangga menegaskan, perekonomian bisa kembali ke jalur positif asal penyerapan anggaran PEN gencar dilakukan. “Tentu agar perekonomian kita masuk dalam jalur positif, maka dorongan anggaran harus terus dilakukan, baik itu program kementerian dan lembaga atau PEN. Kemudian, beberapa program yang akan terus didorong terutama terkait bantuan langsung cash yang dalam waktu dekat ini adalah bantuan presiden produktif,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah juga melihat dari sisi kinerja perusahaan yang melantai di bursa. Airlangga menyebut, hampir 36 persen perusahaan-perusahaan tersebut membukukan profitabilitas yang lebih baik dari tahun lalu. “Sektor keuangan misalnya, informasi komunikasi juga terkait dengan pertanian dan perkebunan masih positif. Apalagi didukung harga komoditas yang sudah membaik. Baik harga minyak, harga nikel, logam mulia, atau kelapa sawit,” jelasnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kendala pemerintah terkait penyerapan program PEN karena adanya usulan program baru. Padahal, datanya belum tersedia dan mekanisme penyaluran pun belum siap. Selain itu, kata Sri, perlu menambah dan revisi regulasi rumit karena berbenturan dengan berbagai aturan.

Sementara, perlu proses penganggaran uang cepat. Untuk itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum bisa mencairkan anggaran begitu saja. Apalagi yang mau dicairkan program yang diajukan atau di bawah kementerian atau lembaga belum komprehensif.

“Apabila belum dan merupakan program usulan baru ada yang betul-betul menantang sehingga eksekusinya mungkin membutuhkan waktu. Ini yang diminta Presiden Jokowi kepada kementerian lembaga agar sesimple mungkin, namun tetap akuntabel,” katanya.

Nah, kondisi tersebut berbeda dengan, beberapa program di pemulihan ekonomi yang sebelumnya sudah lebih dahulu berlanjut. “Program yang desainnya simpel dan sudah existing seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako bisa dilakukan secara cepat,” ujarnya.

Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini merincikan, realisasi program PEN di bidang kesehatan hanya Rp 7,36 triliun atau 8,4 persen dari pagu anggaran Rp 87,5 triliun.
Realisasi sektor ini terdiri dari insentif kesehatan pusat dan daerah Rp 1,86 triliun, santunan kematian tenaga kesehatan yang meninggal Rp 21,6 miliar, gugus tugas Covid-19 Rp 3,22 triliun dan insentif bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kesehatan Rp 2,26 triliun.

Baca Juga:  Daihatsu Awesomeverse di GIIAS 2022, Pengunjung Rasakan Sensasi Luar Biasa

Sementara untuk perlindungan sosial, realisasinya mencapai Rp 93,18 triliun atau 49,7 persen dari pagu Rp 203,91 triliun. Ini terdiri dari PKH Rp 26,6 triliun, Kartu Sembako Rp 26,3 triliun dan bantuan sembako Jabodetabek Rp 3,4 triliun. Selain itu, bantuan tunai non Jabodetabek Rp 18,6 triliun, Kartu Pra Kerja Rp 5,3 triliun, diskon listrik Rp 3,5 triliun dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Rp 9,6 triliun.

“Pemerintah akan terus mendukung, terutama beberapa sektor seperti pariwisata yang masih akan diusulkan hibah pariwisata usulan pinjaman Rp 12,25 triliun untuk pemda. Dan percepatan anggaran dan eksekusi, terutama dua program baru, akan diluncurkan presiden pekan ini bantuan produktif dan subsidi gaji yang sudah disiapkan,” jelasnya.

Untuk anggaran sektoral kementerian atau lembaga dan pemda sudah terealisasi Rp 12,4 triliun atau 13,1 persen dari pagu Rp 106,05 triliun. Realisasi terdiri dari program padat karya kementerian dan lembaga Rp 9,01 triliun, dana insentif daerah pemulihan ekonomi Rp 654,9 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp 328,8 miliar dan bantuan produktif untuk satu juta usaha mikro Rp 2,4 triliun.

Di sektor insentif usaha, realisasi anggarannya baru Rp 17,23 triliun atau 14,3 persen dari pagu Rp 120,61 triliun. Rincian realisasi anggarannya adalah PPh 21 ditanggung pemerintah Rp 1,35 triliun, pembebasan PPh 22 impor Rp 3,36 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp 6,03 triliun, pengembalian pendahuluan PPN Rp 1,29 triliun, dan penurunan tarif PPh Badan Rp 5,2 triliun.

Selanjutnya, realisasi anggaran dukungan untuk UMKM mencapai Rp 44,63 triliun atau 37,2 persen dari pagu Rp 123,47 triliun. Ini terdiri dari penempatan dana pemerintah di bank Rp 41,2 triliun, pembiayaan investasi LPDB Rp 1 triliun, PPh Final UMKM ditanggung pemerintah Rp 0,27 triliun dan subsidi bunga UMKM Rp 2,16 triliun.

Terakhir, pembiayaan korporasi belum ada yang terealisasi. Namun dari pagu Rp 53,57 triliun, sebanyak Rp 15,5 triliun sudah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rp3,4 triliun tanpa DIPA, serta Rp 34,7 triliun belum masuk di DIPA.

“Untuk pembiayaan korporasi belum realisasi, karena untuk beberapa penyertaan modal negara (PMN) BUMN sudah terbit dan dalam proses final dan diikuti pencairan, sehingga akan terjadi pelaksanaan. Terutama untuk PMN BUMN untuk penjaminan kredit korporasi padat karya sudah diluncurkan dan monitor pelaksanaan di perbankan,” tuturnya. (kpj/jpg)