JAKARTA—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai aset kripto berpotensi menjadi masa depan pasar keuangan sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan nasional, khususnya melalui penerimaan pajak.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, penerimaan pajak dari aset kripto pada 2025 mencapai Rp796,73 miliar. Sementara hingga Februari 2026, nilainya tercatat sebesar Rp1,96 triliun, menunjukkan tren peningkatan.
Di sisi lain, OJK mencatat nilai transaksi aset kripto sepanjang 2025 sebesar Rp482,23 triliun. Angka ini menurun dibandingkan 2024 yang mencapai Rp650,61 triliun, dipengaruhi faktor global dan siklus pasar kripto.
Baca Juga: Pertamina Apresiasi Polda Sumbar Ungkap Kasus Oplosan LPG Subsidi di Padang
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, menyebut Indonesia menempati peringkat ke-7 dalam Global Crypto Adoption Index 2025.
Menurutnya, indeks tersebut tidak hanya mencerminkan besarnya nilai transaksi, tetapi juga tingkat adopsi masyarakat terhadap aset kripto.
Literasi Kripto Diperkuat
Untuk meningkatkan pemahaman publik, OJK bersama Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) menggelar Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026 di Jakarta.
Kegiatan ini bertujuan mendorong masyarakat memanfaatkan aset keuangan digital, termasuk kripto, secara bijak dan bertanggung jawab.
Adi menekankan pentingnya keseimbangan dalam bertransaksi kripto dengan berbasis analisis fundamental dan data yang kuat, serta mempertimbangkan peluang ke depan.
Ia juga menyebut aktivitas perdagangan kripto kini telah menjadi bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!