Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

FIFGROUP Area Sumbar Ingatkan Bahaya Mafia Kredit Modus Pinjam Nama

S
FIFGROUP ingatkan bahaya mafia kredit modus pinjam nama, berisiko hukum dan merusak riwayat kredit masyarakat di SLIK OJK.
FIFGROUP ingatkan bahaya mafia kredit modus pinjam nama, berisiko hukum dan merusak riwayat kredit masyarakat di SLIK OJK.

Advertisement

PADEK.JAWAPOS.COM—Praktik mafia kredit sepeda motor dengan modus meminjam identitas masyarakat masih menjadi ancaman serius di Sumatera Barat. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah tergiur iming-iming uang dari pihak yang menawarkan penggunaan nama atau dokumen pribadi untuk pengajuan kredit kendaraan.

NMC Marketing Manager FIFGROUP Area Sumbar, Jimmi Nababan saat ditemui diruangannya Senin (25/5), mengatakan modus yang paling sering ditemukan adalah praktik “pinjam nama” atau penggunaan identitas orang lain untuk mengajukan kredit sepeda motor.

Biasanya, pelaku menyasar masyarakat yang sedang membutuhkan uang cepat.

Advertisement

Menurutnya, korban akan dibujuk menyerahkan KTP dan dokumen pribadi dengan imbalan sejumlah uang.

Pelaku menjanjikan cicilan akan dibayar pihak lain atau kendaraan digunakan untuk kebutuhan operasional tertentu.

Advertisement

“Begitu unit motor keluar dari dealer, kendaraan langsung dikuasai atau dijual oleh pelaku. Sementara cicilan tidak dibayarkan dan konsumen yang namanya digunakan harus menanggung seluruh konsekuensi hukum maupun finansial,” ujar Jimmi.

Ia menegaskan masyarakat tidak boleh menganggap praktik tersebut sebagai hal biasa. Sebab, saat seseorang menandatangani dokumen kredit dan menerima imbalan, maka secara hukum yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas seluruh kewajiban kredit tersebut.

“Banyak yang beranggapan hanya meminjamkan nama dan tidak akan bermasalah. Padahal ketika kredit macet, pihak yang tercantum dalam perjanjian tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab,” katanya.

Jimmi menjelaskan, konsekuensi yang dapat timbul tidak hanya berupa kewajiban pembayaran cicilan.

Dalam kondisi tertentu, pelaku yang memberikan data atau keterangan tidak benar saat pengajuan kredit dapat berhadapan dengan proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer