UMKM Bukittinggi Butuh Akses Pasar, Bukan Sekadar Pelatihan dan Bantuan Modal

PADEK.JAWAPOS.COM— Kesulitan menembus pasar yang lebih luas masih menjadi pekerjaan rumah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bukittinggi. Memiliki produk dan keterampilan produksi ternyata belum cukup. Mereka masih membutuhkan pendampingan pemasaran digital, akses modal, tempat berjualan, hingga bantuan mengurus perizinan usaha.

Persoalan tersebut mengemuka dalam sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Sabtu (7/11/2026).

Kegiatan yang digelar anggota DPRD Sumbar, Hj. Yesi Indriani, SM, itu berlangsung pada 7–8 November 2026 untuk daerah pemilihan III yang meliputi Bukittinggi dan Agam.

Peserta dari TP PKK Kecamatan Mandiangin Koto Selayan mengungkapkan, banyak pelaku usaha memiliki kreativitas untuk menghasilkan produk, termasuk mereka yang berusia di atas 40 tahun. Namun, kemampuan memproduksi barang belum selalu diikuti keterampilan memasarkan secara digital.

Keterbatasan modal dan akses pasar juga membuat produk lokal sulit berkembang. Karena itu, mereka berharap pemerintah tidak hanya mengadakan pelatihan, tetapi juga menyediakan tempat khusus untuk memasarkan produk, mulai dari makanan olahan hingga tanaman hias.

Persoalan perizinan turut menjadi perhatian. Sebagian pelaku usaha masih khawatir mengurus izin karena mengaitkannya dengan kewajiban perpajakan.

Pelatihan UMKM Harus Menjangkau Pemasaran

Menanggapi aspirasi tersebut, Yesi Indriani mengatakan pembinaan UMKM harus mencakup seluruh tahapan pengembangan usaha, bukan hanya meningkatkan kemampuan produksi.

Pelaku usaha perlu dibekali keterampilan mengemas produk, memanfaatkan pemasaran digital, berkomunikasi dengan konsumen, hingga menceritakan keunikan produk melalui teknik storytelling.

Menurutnya, produk lokal juga perlu mendapatkan kesempatan lebih luas untuk mengikuti pameran, termasuk kegiatan berskala nasional dan internasional.

Yesi ingin UMKM yang memperoleh dukungan pemerintah melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dapat terhubung dengan program pembinaan badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD).

"Kalau saya ikut pameran di Jakarta, saya ingin melihat setiap BUMD tersebut ada orang Bukittinggi di sana. Ada UMKM Bukittinggi di sana," katanya.

Namun, keikutsertaan dalam pameran perlu disertai proses kurasi. Produk yang ditampilkan harus memenuhi standar kualitas dan kemasan sesuai dengan karakteristik pasar yang dituju.

Pengembangan Ekonomi Kreatif Perlu Lintas Dinas

Dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabid Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Sumbar, Wahendra W., ST., MM, mengatakan pengembangan ekonomi kreatif tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Pariwisata.

Perangkat daerah lain perlu terlibat sesuai tugas dan kewenangannya. Dinas yang menangani pekerjaan umum, misalnya, dapat mendukung penyediaan infrastruktur. Sementara perangkat daerah yang membidangi koperasi dan perdagangan berperan dalam pengembangan produk serta usaha UMKM.

Wahendra juga menekankan pentingnya membangun komunitas dan menyediakan ruang kreatif bagi pelaku ekonomi kreatif. Ruang tersebut tidak harus mewah, tetapi perlu memiliki kegiatan yang berjalan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi menyoroti karakter ekonomi kota yang sangat bergantung pada kunjungan wisatawan dan sektor jasa.

Dinas Pariwisata juga berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk penataan lampu ekonomi kreatif di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Perintis Kemerdekaan. Pekerjaan tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026.

Pelaku Usaha Pertanyakan Dukungan Anggaran

Dalam sosialisasi tersebut, peserta juga mempertanyakan alokasi anggaran pemerintah untuk pengembangan UMKM, perlindungan kekayaan intelektual, serta pelaksanaan Perda Sumbar Nomor 2 Tahun 2023 yang telah berlaku sejak 2023.

Berbagai pertanyaan itu menunjukkan bahwa pelaku usaha membutuhkan lebih dari sekadar informasi mengenai regulasi. Mereka juga mengharapkan program pendampingan, fasilitas pemasaran, dan dukungan anggaran yang dapat dirasakan langsung.

Bagi UMKM Bukittinggi, pengembangan ekonomi kreatif tidak berhenti pada kemampuan menghasilkan produk. Ketersediaan tempat berjualan, akses konsumen, penguatan merek, serta kemudahan perizinan turut menentukan keberlanjutan usaha lokal. (mg10)