Langkah Bangkitkan Belanja Masyarakat, Usulkan Diskon PPN Ritel

6
ilustrasi ritel. (net)

Tantangan besar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bangkit tahun ini adalah konsumsi masyarakat yang masih rendah. Daya beli masih terlalu lemah untuk mendongkrak kinerja sektor UMKM. Persebaran virus SARS-CoV-2 yang tidak terkendali membuat sebagian besar masyarakat menunda belanja.

“Sebaik apapun inovasi dan teknologinya, kalau daya beli rendah ya akan sulit,” ujar Erman Sumirat, dosen master of business administration pada Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (28/4).

Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan bahwa dana pihak ketiga di bank mencapai 10,57 persen. Nominalnya Rp 6.700 triliun. Artinya, mayoritas masyarakat masih memilih untuk menyimpan dana mereka dalam bentuk tabungan di bank.

Akibatnya, UMKM pun kesulitan untuk meningkatkan omzet. Berdasar survei Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop-UKM), diketahui bahwa sekitar 23,1 persen dari 195.099 UMKM mengalami penurunan omzet. Sekitar 19,5 persen lainnya terkendala distribusi. Sementara itu, 19,45 persen terkendala permodalan.

Fakta yang sama terungkap dalam hasil survei Asian Development Bank (ADB). Sebanyak 30,5 persen UMKM di Indonesia tertekan karena permintaan domestik turun terus. Sebanyak 48,6 persen UMKM yang lain memilih untuk tutup sementara.

Erman sangat menyayangkan hal tersebut. Sebab, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Merujuk data Kearney pada 2019, UMKM berkontribusi sebesar 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) di Indonesia.

Baca Juga:  Raih Keberkahan, BNI Sungai Penuh Berbagi Sembako

Sementara itu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menyatakan bahwa daya beli masyarakat belum pulih. Demikian pula kepercayaan mereka terhadap perekonomian. Itu tecermin pada indeks keyakinan konsumen (IKK) Maret lalu yang masih di bawah level 100 atau optimistis.

IKK Maret berada pada posisi 93,4. Namun, secara keseluruhan, IKK merambat naik dalam tiga bulan terakhir ini. “Itu menunjukkan bahwa masyarakat secara umum belum mau belanja. Ditambah, masih ada kebijakan pembatasan mobilitas selama Ramadan dan Lebaran,” kata Bhima.

Alumnus University of Bradford itu menyarankan pemerintah menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) belanja barang ritel. Sebab, insentif tersebut akan langsung dirasakan masyarakat pada sisi permintaan.

Jika berkeberatan untuk menanggung PPN 10 persen, bisa menurunkan tarif PPN menjadi 5 persen. “Sehingga, ketika orang-orang belanja di ritel makanan-minuman, harganya lebih murah,” ucapnya.

Menurut Bhima, insentif tersebut perlu direalisasikan segera. “Terkait besaran yang akan ditanggung pemerintah, bisa didiskusikan lebih lanjut. Itu berkaitan dengan rasio pajak dan defisit pemerintah,” jelasnya. (jpg)

Previous articleJenazah Dikremasi Hingga ke Trotoar, Korban Covid-19 Meroket di India
Next articleLagi, 10 Ton Ikan Mati Mendadak