Aturan Bank Jangkar Rumit Diterapkan

9
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: IST)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku, aturan penempatan dana bank jangkar terlalu rumit. Aturan tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penempatan Dana pada Bank Peserta atau Bank Jangkar. Maka dari itu, pihaknya menerbitkan PMK Nomor 70 Tahun 2020 terkait penempatan dana negara pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Ia menyebut, banyak catatan tentang PMK Nomor 64 Tahun 2020 tersebut. Baik prosedur maupun prosesnya cukup rumit untuk diterapkan. Bahkan, kriteria penunjukan bank jangkar untuk menyimpan dana negara juga sangat sulit untuk dipenuhi.

Sri Mulyani menjelaskan, PMK Nomor 70 Tahun 2020 dirancang untuk mendukung perbankan agar mampu merestrukturisasi kredit sehingga sektor usaha dapat bertahan dalam menghadapi Covid-19. “Nah PMK Nomor 64 Tahun 2020 juga masih burden sharing (pembagian beban) yang segera diselesaikan dengan Bank Indonesia,” ujarnya, ujarnya, Senin (29/6).

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada Kemenko Perekonomian merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 terkait Pemulihan Ekonomi Nasional. “Agar dia bisa lebih mudah dan betul-betul bisa mengakses sesuai dengan tujuan untuk melakukan pemulihan ekonomi,” tuturnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan intervensi pemerintah untuk mendorong dan mendukung pelaksanaan kegiatan di sektor riil melalui penempatan dana pemerintah dengan suku bunga murah. “Penempatan dana ke Bank BUMN tahap awal Rp 30 triliun, ini disiapkan karena skema bank jangkar belum benar-benar efektif,” pungkasnya.

Sri Mulyani menjelaskan pemerintah menitipkan dananya di perbankan Himbara dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “Kita harapkan untuk setiap satu Rupiah yang ditempatkan, bisa salurkan 3 kali lipat,” kata Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani menjelaskan, dana titipan tersebut melalui mekanisme penempatan deposito. Dalam hal ini pihaknya memberikan keringanan dengan menetapkan bunga hanya 80 persen dari suku bunga acuan saat ini.

Adapun saat ini suku bunga acuan BI 7 days reverse repo berada di level 4,25 persen. Sehingga, pihaknya berharap bank tersebut bisa mendorong sektor riil karena mendapatkan dana murah. “Kita harapkan ini bisa segera memulihkan percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ucapnya.

Sri Mulyani mengingatkan, titipan Rp 30 triliun tersebut tidak untuk pembelian surat berharga negara (SBN) dan transaksi valuta asing (valas). Menurutnya, pembelian SBN hanya memberikan keuntungan bagi pihak perbankan. “Kami meminta kepada keempat bank menyampaikan kepada kita apa rencana mereka apabila mendapatkan penempatan dana pemerintah. Jangan sampai salah sasaran,” tuturnya.

Sri Mulyani merincikan, masing-masing memiliki target penyakuran kreditnya dalam membantu percepatan pemulihan ekonomi. Bank Mandiri menargetkan penyaluran kredit hingga Rp 21 triliun. Untuk Bank BRI, dalam enam bulan ke depan merencanakan penyaluran hingga Rp 122,50 triliun.

Sementara Bank BNI, dana tersebut akan difokuskan untuk melaksanakan ekspansi kredit pada sektor riil untuk korporasi, usaha menegah dan kecil, serta consumer loan dalam tiga bulan ke depan senilai Rp 15,04 triliun. Terakhir untuk Bank BTN yang fokus pada sektor perumahan akan menyalurkan kredit pada Juli hingga Des 2020 sebesar Rp 30,03 triliun. Penyaluran kredit didominasi oleh KPR serta kredit lainnya di sektor perumahan.

Sementara Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah memastikan pihaknya telah menjamin dana pemerintah Rp 30 triliun yang ditempatkan di perbankan BUMN untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Jaminan tersebut diberikan karena perbankan pelat merah merupakan perbankan yang sehat dan mengukuti ketentuan Undang-undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). “Bank-bank ini mengikuti ketentuan UU PPKSK, tidak ada opsi untuk melakukan likuidasi,” ujarnya, dalam rapat dengan komisi XI DPR, di Jakarta.

Sehingga, pihaknya wajib melakukan penyelamatan jika bank tersebut ditetapkan sebagai bank gagal sesuai Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Selain itu, LPS juga dapat melakukan langkah antisipasi baik dalam bentuk pemeriksaan bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap kondisi bank tersebut.

Selanjutnya apabila LPS akan mengalami kesulitan likuiditas ketika menangani bank tersebut maka berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 2 Tahun 2020, LPS diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan. Antara lain melakukan penjualan atau repo surat berharga yang dimiliki LPS kepada BI, menerbitkan surat utang, melakukan pinjaman kepada pihak lain atau meminta pinjaman ke pemerintah.

Ia juga menyampaikan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan aturan pelaksana dari UU Nomor 2 Tahun 2020 sekaligus mempersiapkan rancangan PP terkait dengan kewenangan. Di samping itu, pihaknya juga turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. “Pelaksanaan tugas tersebut adalah evaluasi dan penetapan atas kebijakan tingkat bunga penjaminan. LPS juga merumuskan dan menetapkan penyelesaian bank gagal,” pungkasnya. (jpg)