Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar/Peneliti Heezba Networks
PADEK.JAWAPOS.COM—Kita hidup dalam sebuah mitos besar yang terus direproduksi oleh kekuasaan dan modal: bahwa kemajuan ekonomi hanya mungkin dicapai melalui eksploitasi sumber daya alam secara masif.
Tambang harus dibuka, hutan harus ditebang, pesisir harus direklamasi. Atas nama pertumbuhan, alam dipaksa membayar harga paling mahal. Narasi ini tidak sekadar keliru, tetapi berbahaya—karena ia menormalisasi kerusakan ekologis sebagai ongkos yang “tak terhindarkan” dari pembangunan.
Mitos tersebut runtuh ketika kita menyadari satu fakta pahit: justru model pembangunan eksploitatif itulah yang melahirkan kerentanan ekonomi baru. Banjir, longsor, kekeringan, krisis pangan, dan guncangan sosial bukanlah musibah alam semata, melainkan hasil dari pilihan ekonomi-politik.
Dalam konteks ini, kemajuan yang mengorbankan alam sesungguhnya adalah kemajuan palsu—rapuh, tidak berkelanjutan, dan penuh risiko kebencanaan.
Eksploitasi, Bencana, dan Ilusi Pertumbuhan
Model ekonomi berbasis ekstraksi menciptakan ilusi kesejahteraan jangka pendek yang menipu. Produk Domestik Bruto mungkin tumbuh dan penerimaan negara tampak meningkat, namun pertumbuhan tersebut berdiri di atas fondasi sosial-ekologis yang rapuh.
Ketika hutan digunduli, daerah aliran sungai rusak, dan bentang alam kehilangan daya dukungnya, bencana hidrometeorologis menjadi keniscayaan. Alam yang dieksploitasi secara berlebihan akan selalu menemukan cara untuk “menagih” kembali ongkos pembangunan yang serampangan.
Lebih jauh, eksploitasi sumber daya alam memindahkan risiko dari korporasi dan negara kepada masyarakat. Ketika pesisir dieksploitasi, nelayan kehilangan ruang hidup; ketika lahan dibuka tanpa kendali, petani menghadapi banjir dan gagal panen.
Biaya sosial dan ekonomi dari bencana tersebut ditanggung publik melalui kehilangan mata pencaharian, kerusakan rumah, dan trauma berkepanjangan, sementara keuntungan eksploitasi justru terakumulasi pada segelintir elite ekonomi dan politik.
Inilah paradoks pembangunan kita: negara mengejar pertumbuhan, tetapi mengabaikan ekonomi kebencanaan sebagai bagian integral dari kebijakan ekonomi. Padahal, kerugian ekonomi akibat bencana terus membengkak dari tahun ke tahun—infrastruktur rusak, aktivitas produksi terhenti, dan anggaran negara tersedot untuk rehabilitasi darurat.
Baca Juga: Pascabanjir Kototangah, Pemko Padang Siapkan Ruang Belajar Alternatif untuk Siswa
Dalam kerangka ini, eksploitasi sumber daya alam bukan hanya persoalan lingkungan, melainkan kesalahan strategis ekonomi yang memperbesar risiko fiskal dan secara perlahan melumpuhkan ketahanan ekonomi nasional.
Diversifikasi Ekonomi sebagai Jalan Keluar
Alternatif paling rasional sekaligus beradab dari jebakan eksploitasi adalah diversifikasi ekonomi. Diversifikasi bukan sekadar jargon teknokratis dalam dokumen perencanaan, melainkan strategi ketahanan struktural.
Ekonomi yang menggantungkan diri pada satu sektor—terutama sektor ekstraktif—ibarat berjalan di atas satu kaki: rapuh, mudah goyah, dan sangat rentan terhadap guncangan, baik fluktuasi harga global, bencana alam, maupun krisis sosial-politik.
Diversifikasi menuntut pergeseran orientasi pembangunan dari logika ekstraksi menuju logika produksi berkelanjutan. Penguatan sektor pertanian ramah lingkungan, industri berbasis pengetahuan, ekonomi kreatif, energi terbarukan, serta jasa sosial bukan hanya pilihan etis, tetapi kebutuhan ekonomi.
Sektor-sektor ini menciptakan nilai tambah tanpa merusak daya dukung alam, sekaligus membuka ruang kerja yang lebih luas dan inklusif bagi masyarakat.
Dengan struktur ekonomi yang lebih beragam, risiko tidak lagi menumpuk pada satu sektor dan satu wilayah. Lapangan kerja menjadi lebih stabil, ketahanan sosial menguat, dan ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam dapat dikurangi secara sistematis.
Inilah fondasi kesejahteraan jangka panjang yang kerap diabaikan pembuat kebijakan, karena hasilnya tidak instan, tetapi justru menentukan apakah sebuah bangsa mampu bertahan menghadapi krisis dan bencana di masa depan.
Islam dan Paradigma Kemajuan Berbasis Amanah
Dalam pandangan Islam, alam bukan komoditas bebas nilai, melainkan amanah. Manusia diposisikan sebagai khalifah, bukan predator. Kemajuan tidak diukur dari seberapa banyak sumber daya dieksploitasi, tetapi dari seberapa adil dan berkelanjutan kekayaan dikelola. Prinsip maqasid syariah—perlindungan jiwa, harta, dan generasi—menjadi tolok ukur kebijakan ekonomi.
Islam menolak fatalisme dalam menghadapi bencana. Ikhtiar dan mitigasi adalah bagian dari ibadah. Diversifikasi ekonomi, penguatan ketahanan pangan, dan investasi pada infrastruktur aman bencana adalah kewajiban kolektif.
Model Nabi Yusuf AS tentang pengelolaan surplus dan krisis adalah bukti bahwa perencanaan ekonomi adalah nilai spiritual, bukan sekadar rasionalitas teknis.
Lebih jauh, instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan sistem berbagi risiko menawarkan jalan keluar dari kapitalisme bencana. Zakat menjadi stabilisator sosial, wakaf membangun infrastruktur resiliensi, dan ekonomi berbasis bagi hasil mencegah penumpukan risiko pada kelompok rentan. Ini bukan utopia moral, melainkan arsitektur ekonomi yang telah teruji sejarah.
Kemajuan sejati tidak lahir dari kerakusan, tetapi dari kebijaksanaan. Masyarakat dan pemilik kekuasaan harus berani keluar dari dikotomi palsu antara pembangunan dan pelestarian alam.
Diversifikasi ekonomi dan etika Islam menawarkan perspektif baru: kesejahteraan yang tangguh, adil, dan tahan bencana. Jika kekuasaan terus bersandar pada eksploitasi, maka yang sedang kita bangun bukan masa depan—melainkan krisis yang diwariskan kepada generasi berikutnya. (*)
Editor : Adetio Purtama