Calon Wawako masih Digodok

75
ilustrasi. (JawaPos.com)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar sudah menetapkan Mahyeldi-Audy sebagai pemenang Pilgub Sumbar. Secara otomatis Hendri Septa, Wakil Wali Kota Padang sekarang akan naik menggantikan posisi Wali Kota Mahyeldi.

Lantas siapa yang akan menjadi wakil wali kotanya? Spekulasi sosok yang akan menduduki posisi wawako Padang mulai mencuat. Banyak pihak menerka-nerka siapa yang akan menempati posisi Wawako Kota Padang yang ditinggalkan Hendri Septa.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang, Gufron kepada Padang Ekspres, kemarin (21/12) mengatakan, saat ini di internal DPD Partai PKS Kota Padang masih melakukan rapat koordinasi terkait siapa kandidat yang diusung untuk mengisi posisi Wawako Padang.

“Saat ini kami masih belum bisa menentukan nama-nama kandidat karena masih melakukan rapat koordinasi awal di tingkat DPD Partai PKS Kota Padang sendiri,” ujarnya.
Selain melakukan rapat koordinasi di internal DPD Partai PKS Kota Padang, pihaknya juga telah melakukan konsolidasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sumbar terkait hal tersebut.

Gufron menyebutkan, mekanisme pengusulan nama atau sosok yang akan mengisi jabatan kepala daerah yang kosong seperti di Kota Padang memang diawali dari koordinasi rapat di tingkat DPD. “Baru setelah itu yang akan memutuskan siapa calon yang diusung adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS. Maka nanti keputusan itu yang kami tunggu,” ungkapnya.

Lebih lanjut Gufron menyampaikan, tentang munculnya beberapa nama yang digadang-gadang akan mengisi jabatan Wawako Padang, ia menegaskan, DPD PKS sendiri belum ada mengajukan nama maupun mengusulkan.

Selain melakukan rapat koordinasi dengan internal partai PKS, Gufron menyebutkan, pihaknya juga telah mengutus perwakilan untuk melakukan diskusi dan koordinasi dengan partai lain seperti Partai Amanat Nasional (PAN). “Intinya kami masih belum memutuskan dan mengusulkan nama-nama yang akan mengisi jabatan Wawako Padang karena prosesnya masih beberapa bulan mendatang,” tukasnya.

Baca Juga:  Dibangun Tahun 1805, Belum Pernah Dipugar Skala Besar

Sementara itu, pengamat politik Unand Asrinaldi mengatakan, merujuk pada peraturan perundang-undangan, semua partai politik yang ada di DPRD berpeluang mendapatkan posisi wakil kepala daerah apabila terjadi pergantian atau pengisian jabatan wakil kepala daerah yang naik menjadi kepala daerah. “Karena memang pada akhirnya (wakil kepala daerah itu) dipilih kembali oleh anggota DPRD kembali,” katanya kepada Padang Ekspres, kemarin (21/12).

Namun persoalannya, sambung Asrinaldi, partai yang mengusung paslon wali kota dan wakil wali kota Padang adalah PKS dan PAN. Menurutnya, keuntungan ini mestinya didapatkan oleh kader dari dua partai tersebut.

“Bisa saja PAN akan diskusi nanti dengan PKS, ya udah gantinya dari PKS saja, karena PAN sudah dapat posisi kepala daerah. Nah, barangkali begitu. Cuma ini yang belum bisa pastikan karena ada dinamika politik nanti dalam proses pemilihan itu, apakah partai lain di DPRD menyetujui,” imbuhnya.

Lebih lanjut apabila terjadi kekosongan kursi wakil kepala daerah dalam jangka waktu yang lama, menurut Asrinaldi, tidak terlalu berpengaruh karena tugas wakil kepala daerah hanya membantu tugas kepala daerah.

“Nah, sekarang kondisinya kan (wali kota) sudah diisi, sementara wakilnya kosong. Jadi, sepanjang itu bisa dijalankan oleh wali kota ya itu tidak masalah. Cuma memang idealnya kalau jabatan itu kosong lebih dari 2,5 tahun atau setengah periode itu memang harus segera diisi,” pungkasnya. (a/i)

Previous articleWajib Rapid Test Antigen sampai 8 Januari
Next articleHJK, Pemko Gratiskan Objek Wisata Selama Dua Hari