Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Dharmasraya Tegaskan Agen LPG 3 Kg Wajib Patuhi HET

Zulfia Anita
Penulis: Zulfia Anita❯

Sosialisasi terhadap agen LPG 3 Kg di Dharmasraya.
Sosialisasi terhadap agen LPG 3 Kg di Dharmasraya.
PADEK.JAWAPOS.COM—Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menggelar sosialisasi pendistribusian gas LPG tabung 3 kilogram kepada seluruh agen dan pangkalan, sekaligus memberikan peringatan tegas agar menaati ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis (26/2/2026) di Aula Lantai 2 Kantor Bupati Dharmasraya.


Advertisement

Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut atas keluhan masyarakat terkait kelangkaan LPG 3 kilogram serta lonjakan harga di lapangan. Langkah tersebut juga menyusul inspeksi mendadak yang dilakukan Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, pada Rabu (25/2/2026). Dalam sidak tersebut ditemukan indikasi pelanggaran terkait harga jual dan mekanisme distribusi di sejumlah titik.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah, Jasman Dt Bandaro Bendang. Turut hadir Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Catur Eby, Kabag Perekonomian Enzostri, Kadis Koperindag Alfiandri, Plt Kasatpol PP dan Damkar Yunisman, Kepala Badan Kesbangpol Bobby Perdana Riza, para camat, serta seluruh agen LPG se-Kabupaten Dharmasraya.

Dalam arahannya, Jasman menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mentolerir adanya penyimpangan dalam distribusi LPG bersubsidi, terlebih jika terdapat agen atau pangkalan yang menjual jatah masyarakat Dharmasraya ke luar wilayah.

Advertisement

“Pemberian sanksi akan diberlakukan sesuai ketentuan bagi agen maupun pangkalan yang tidak berjualan sesuai aturan. Ini peringatan tegas agar distribusi kembali tertib,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa LPG 3 kilogram merupakan barang subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Karena itu, penyalurannya wajib sesuai HET dan tidak boleh didistribusikan ke luar daerah.

Selain kepatuhan terhadap harga, komposisi penjualan juga ditegaskan kembali harus mengikuti ketentuan, yakni 90 persen untuk masyarakat ber-KTP Dharmasraya dan maksimal 10 persen untuk pengecer resmi yang terdaftar dalam aplikasi pengawasan distribusi (APK).

Advertisement

Penjabat Sekda juga mengingatkan agar agen melakukan pembinaan terhadap pangkalan di bawah koordinasinya serta memastikan tidak ada pangkalan ilegal maupun pengecer yang tidak terdaftar dalam sistem pengawasan.

Pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang ditunjuk sebagai leading sector akan melakukan validasi data dan peninjauan lapangan secara menyeluruh terhadap agen dan pangkalan. Pemeriksaan akan mencakup pencocokan data pembelian dan penjualan guna mendeteksi potensi pelanggaran.

Dalam forum tersebut, juga digelar dialog antara camat dan para agen terkait persoalan distribusi LPG 3 kilogram di masing-masing wilayah. Dialog ini menjadi bagian dari upaya menjaga pasokan tetap terkendali serta harga tetap stabil di tingkat masyarakat.

Pemkab Dharmasraya menegaskan bahwa hasil sosialisasi akan ditindaklanjuti dengan pengawasan berkala di lapangan. Agen maupun pangkalan yang terbukti melanggar aturan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. (ita)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Cegah Peredaran Narkoba di Wilayah Perbatasan, Pemkab Dharmasraya Siapkan ULT P4GN

Cegah Peredaran Narkoba di Wilayah Perbatasan, Pemkab Dharmasraya Siapkan ULT P4GN

Pemkab Dharmasraya memperkuat pencegahan narkoba di wilayah perbatasan dan menyiapkan Unit Layanan Terpadu P4GN untuk melindungi masyarakat.

27 Tahun Menanti, Jalan Pulau Punjung–Kampung Surau Dharmasraya Sepanjang 5,6 KM Kini Mulus

27 Tahun Menanti, Jalan Pulau Punjung–Kampung Surau Dharmasraya Sepanjang 5,6 KM Kini Mulus

Pemkab Dharmasraya merampungkan perbaikan Jalan Pulau Punjung–Kampung Surau sepanjang 5,6 kilometer setelah 27 tahun dinanti masyarakat.

Dua Pejabat Pemkab Dharmasraya Mundur, Pengajuan Masuk BKN

Dua Pejabat Pemkab Dharmasraya Mundur, Pengajuan Masuk BKN

Dua pejabat Pemkab Dharmasraya mengajukan pengunduran diri dengan alasan berbeda. BPKSDM menyebut pengajuan keduanya sudah diterima BKN pada

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer