Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kemenag Dharmasraya dan Sekda Bahas Legalitas Organisasi Keagamaan

Zulfia Anita
Penulis: Zulfia Anita❯
(DOKUMENTASI KEMENAG DHARMASRAYA)
(DOKUMENTASI KEMENAG DHARMASRAYA)

Advertisement

PADEK.JAWAPOS.COM--Jajaran Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya menggelar silaturahmi dan temu ramah dengan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Jasman Rizal di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kabag Kesra, Kepala Dinas Sosial, para asisten, serta jajaran Kemenag Dharmasraya.

Dalam pertemuan itu, Kepala Kemenag Dharmasraya, H. Masdan, menyampaikan sejumlah persoalan terkait organisasi keagamaan internal yang dinilai perlu mendapatkan legalitas dari pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi Kemenag.

Masdan menyoroti sejumlah kepengurusan organisasi keagamaan yang telah habis masa jabatan serta belum terbentuknya struktur organisasi secara optimal. Beberapa di antaranya adalah kepengurusan PHBI, LPTQ, DMI, MUI, hingga pengurus Masjid Agung Dharmasraya.

Selain itu, Kemenag juga mengusulkan kebutuhan lahan untuk pembangunan MAN Unggul Dharmasraya serta mendorong percepatan proses penegerian madrasah yang telah lama diajukan ke pemerintah pusat.

Menanggapi hal tersebut, Pj Sekda Dharmasraya, Jasman Rizal, menyatakan dukungannya terhadap upaya penataan organisasi keagamaan di daerah.

Advertisement

“Saya sangat mendukung apa yang disampaikan Kemenag agar hal ini dapat segera ditindaklanjuti. Kita harus seiring sejalan dalam kegiatan keagamaan untuk memperkuat syiar agama di Dharmasraya,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Kesra, Natra Hendri, menjelaskan bahwa usulan kepengurusan MUI dalam bentuk karateker telah disampaikan ke pengurus MUI Provinsi Sumatera Barat dan saat ini masih menunggu Surat Keputusan (SK).

Ia juga menambahkan bahwa kepengurusan Masjid Agung Dharmasraya perlu segera ditindaklanjuti karena masa jabatan pengurus sebelumnya telah berakhir sejak November 2025.

Menanggapi hal itu, Sekda berharap Kemenag Dharmasraya dapat segera menyampaikan rekomendasi terkait struktur kepengurusan beserta kriteria yang diperlukan untuk ditetapkan melalui SK Bupati Dharmasraya periode 2025–2028.

Pemerintah daerah juga berharap pengelolaan Masjid Agung Dharmasraya ke depan dapat lebih optimal, sehingga mampu meningkatkan syiar keagamaan serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

PWI Dharmasraya Latih Humas Madrasah Menulis Berita dan Mengelola Media Sosial

PWI Dharmasraya Latih Humas Madrasah Menulis Berita dan Mengelola Media Sosial

PWI dan Kemenag Dharmasraya melatih humas madrasah menulis berita, menyusun rilis, dan mengelola media sosial secara profesional.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer