Bupati Annisa Temui Menteri PKP, Dharmasraya Usulkan Dukungan Program 3 Juta Rumah
PADEK.JAWAPOS.COM–Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, untuk membahas dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat implementasi Program Nasional 3 Juta Rumah di daerah.
Pertemuan berlangsung di Kampung Gotong Royong, Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, Kamis (9/7/2026), dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Turut hadir Kepala Badan Komunikasi RI M. Qodari serta Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, yang memberikan dukungan terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam memperjuangkan berbagai program strategis di sektor perumahan.
Pada kesempatan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengajak Bupati Annisa meninjau langsung kawasan Kampung Gotong Royong Menteng Tenggulun yang saat ini dikembangkan sebagai pilot project penataan kawasan kumuh menjadi kawasan permukiman modern.
Kawasan tersebut menjadi salah satu contoh penataan lingkungan permukiman secara terpadu yang mengedepankan penyediaan hunian layak, lingkungan sehat, infrastruktur yang memadai, serta kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.
Bagi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, kunjungan tersebut menjadi referensi dalam menyusun konsep penataan kawasan permukiman yang dapat diterapkan di daerah, khususnya pada kawasan yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan.
Dalam dialog bersama Menteri PKP, Bupati Annisa memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi Kabupaten Dharmasraya di sektor perumahan. Ia menyebutkan backlog atau kekurangan kebutuhan rumah di daerah tersebut masih mencapai sekitar 18.500 unit.
Baca Juga: The Balibis, Seiris Bali di Ranah Minang
Selain itu, terdapat 2.766 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang memerlukan penanganan, serta 23.598 Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membutuhkan dukungan penyediaan hunian layak.
Tak hanya persoalan perumahan, Annisa juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Dharmasraya memiliki 34 kawasan kumuh dengan total luas sekitar 229,90 hektare yang membutuhkan penataan secara bertahap.
Menurutnya, penanganan kawasan tersebut harus dilakukan secara terpadu melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti jaringan air minum, sanitasi, drainase, jalan lingkungan, hingga sistem pengelolaan persampahan.
Dalam pertemuan itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengusulkan sejumlah dukungan kepada Kementerian PKP, di antaranya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), pembangunan rumah susun untuk MBR dan Aparatur Sipil Negara (ASN), penanganan kawasan kumuh, serta pengembangan kawasan permukiman terpadu.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
