Insiden tersebut mendorong perhatian publik terhadap implementasi Program MBG, khususnya pada aspek pengawasan bahan makanan, proses pengolahan, dan distribusi kepada peserta didik.
Menanggapi kejadian itu, ahli gizi sekaligus akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang (FK UNP), Dr. dr. Zuhrah Taufiqa, M.Biomed, menegaskan bahwa keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyediaan makanan anak sekolah.
“Program MBG memiliki tujuan baik untuk meningkatkan status gizi anak, tetapi implementasinya harus disertai sistem pengawasan yang kuat, mulai dari bahan baku hingga distribusi makanan,” ujar Zuhrah, Kamis (5/2/2026).
Ia menjelaskan bahwa makanan bergizi tidak hanya dinilai dari kelengkapan komposisi nutrisi, tetapi juga harus aman dari kontaminasi dan diolah sesuai standar higiene sanitasi.
Zuhrah menilai, optimalisasi dampak Program MBG hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak, termasuk penyedia makanan dan sekolah, menerapkan prinsip keamanan pangan dan gizi seimbang secara konsisten.
Menurutnya, pemilihan bahan pangan segar dan berkualitas menjadi langkah awal yang tidak bisa diabaikan, termasuk memastikan bahan mentah tidak kedaluwarsa dan berada dalam kondisi layak konsumsi.
“Setiap proses pengolahan makanan wajib mengikuti prinsip higiene sanitasi, seperti mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan peralatan dan dapur, serta menggunakan air bersih yang layak,” katanya.
Perlunya SOP dan Pengawasan Berkala
Zuhrah juga menekankan pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan pangan yang jelas dan terdokumentasi.
SOP tersebut mencakup pengaturan suhu penyimpanan makanan, daftar periksa kebersihan dapur harian, serta pencatatan proses yang dapat dipantau secara rutin.
Ia menambahkan bahwa petugas pengolah makanan perlu mendapatkan pelatihan berkala agar memahami teknik pengolahan yang aman dan sesuai standar kesehatan.
“Pengujian makanan secara berkala oleh petugas kesehatan atau laboratorium, terutama pada program pemerintah, sangat diperlukan untuk memastikan tidak terjadi kontaminasi bakteri atau zat berbahaya,” ujarnya.
Selain itu, edukasi kepada sekolah dan masyarakat dinilai penting agar mampu mengenali tanda-tanda makanan tidak layak konsumsi serta memahami mekanisme pelaporan cepat jika muncul gejala keracunan.
Zuhrah menilai pencegahan keracunan massal membutuhkan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan melalui pemeriksaan rutin dapur penyedia makanan oleh dinas kesehatan.
Pemeriksaan tersebut meliputi evaluasi sumber air, kebersihan lingkungan, serta kualitas peralatan yang digunakan dalam pengolahan makanan.
“Uji sampling makanan secara berkala dan pengawasan ketat rantai pasok bahan pangan harus dilakukan. Libatkan ahli gizi dalam perencanaan dan pengawasan menu agar makanan tidak hanya bergizi, tetapi juga aman,” tutup Zuhrah. (yud)
Editor : Hendra Efison