Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut arahan Bupati Dharmasraya yang mendorong pemanfaatan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) untuk mendukung pembangunan infrastruktur di tingkat nagari, di tengah keterbatasan anggaran daerah.
“Berdasarkan arahan Bupati, untuk menutupi defisit APBD Kabupaten Dharmasraya, salah satu langkah yang ditempuh adalah menggandeng perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah nagari agar turut memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat,” ujar Arif Gumensa dalam rapat tersebut.
Arif menegaskan bahwa dana CSR merupakan kewajiban perusahaan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Namun, sejak dirinya menjabat sebagai Wali Nagari Sipangkur, belum ada realisasi dana CSR dari PT SAK untuk perbaikan infrastruktur di wilayah tersebut.
“Sejak saya menjadi Wali Nagari Sipangkur, kami belum menerima realisasi dana CSR dari perusahaan tersebut, khususnya untuk akses vital perekonomian masyarakat,” ungkapnya.
Dana CSR itu rencananya akan dimanfaatkan untuk pembangunan Jembatan Tabek Gadang yang saat ini kondisinya dinilai tidak layak.
Jembatan tersebut masih beralaskan papan dan kerap dikeluhkan warga karena membahayakan keselamatan, meski menjadi jalur utama penghubung dan akses ekonomi bagi masyarakat di tiga nagari.
“Kondisi jembatan sudah sangat memprihatinkan dan sering menyebabkan kecelakaan. Padahal ini merupakan urat nadi perekonomian masyarakat, bukan hanya Nagari Sipangkur,” kata Arif.
Tokoh masyarakat Sipangkur, Zainal Datuak Panghulu Mudo, menyambut baik rencana pembangunan jembatan tersebut. Menurutnya, Jembatan Batang Tabek memiliki peran strategis sebagai penghubung antar nagari dan akses utama aktivitas ekonomi warga.
“Masyarakat yang melintas sering mengalami kecelakaan. PT SAK sudah berdiri sejak sekitar tahun 1986, sudah sewajarnya memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Senada, Naldi juga meminta agar PT SAK dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan yang menunjang mobilitas ekonomi warga.
“Bupati Dharmasraya selalu menekankan agar seluruh perusahaan yang beroperasi di daerah ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan PT SAK, Hendra, menyampaikan bahwa pihak perusahaan belum dapat mengambil keputusan terkait usulan tersebut.
Ia meminta pihak Nagari Sipangkur dan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk menyampaikan langsung proposal pembangunan kepada manajemen PT SAK di Padang.
Dalam rapat tersebut sempat terjadi perdebatan terkait estimasi anggaran pembangunan jembatan yang diperkirakan mencapai Rp1 miliar, yang dinilai terlalu besar oleh pihak PT SAK.
Namun, rapat akhirnya menyepakati bahwa tim teknis PT SAK akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang lebih akurat.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum Zakirman, DMPPTSP Naldi, Sekretaris Baperida Fajar Robie Yunika, Camat Tiumang Marjilis, unsur niniak mamak, perwakilan PT SAK, serta tokoh masyarakat setempat. (ita)
Editor : Adetio Purtama