Menurut Annisa, persoalan lampu PJU yang mati berkaitan dengan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan program PJU yang sebelumnya dijalankan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada tahun 2023.
Evaluasi dilakukan menyusul adanya temuan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan sejumlah potensi kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan program PJU melalui skema KPBU. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Meski demikian, Annisa menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin berlarut-larut pada persoalan masa lalu dan memilih fokus pada langkah konkret untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan.
“Yang terpenting hari ini adalah bagaimana masyarakat kembali mendapatkan penerangan jalan yang layak. Kita fokus pada solusi,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada bulan Maret ini akan melaksanakan pemasangan sekitar 700 titik lampu PJU dengan skema meterisasi. Melalui sistem tersebut, setiap titik lampu akan dilengkapi meteran listrik tersendiri sehingga penggunaan daya dapat terukur secara transparan dan lebih mudah diawasi.
Skema meterisasi ini dinilai lebih akuntabel dalam pengelolaan anggaran, karena pembayaran listrik dilakukan berdasarkan konsumsi riil di setiap titik. Selain meningkatkan transparansi, langkah ini juga diharapkan mampu mengatasi persoalan lampu jalan yang mati secara bertahap di berbagai wilayah.
Pemerintah daerah memastikan bahwa upaya perbaikan PJU tetap mengedepankan tata kelola keuangan yang sesuai ketentuan perundang-undangan, sekaligus menjamin masyarakat kembali menikmati penerangan jalan yang aman dan memadai. (ita)
Editor : Adetio Purtama