Pelaku Usaha Diminta Jujur Berikan Data

PADEK.JAWAPOS.COM -- Bupati Pasaman, Welly Suhery, mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Pasaman untuk berpartisipasi aktif serta memberikan data yang jujur kepada petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026.

Menurutnya, kejujuran responden menjadi kunci dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Ajakan tersebut disampaikan Bupati Welly saat menerima kunjungan petugas Sensus Ekonomi 2026 di Rumah Dinas Bupati di Lubuk Sikaping, Senin (15/6).

“Momentum Sensus Eko­nomi 2026 harus kita manfaatkan untuk menghasilkan data yang akurat dan berkualitas. Data yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah,” ujar Bupati Welly.

Ia menegaskan bahwa partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha, sangat di­bu­tuhkan agar pemerintah memiliki gambaran nyata me­ngenai kondisi ekonomi daerah. Data yang valid dan mutakhir akan menjadi acuan da­lam menentukan arah pembangunan ekonomi di masa mendatang.

“Partisipasi Bapak dan Ibu sekalian sangat diperlukan untuk menghasilkan data eko­nomi yang akurat, valid, dan up to date. Data ini nantinya menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran,” katanya.

Bupati Welly juga memastikan bahwa seluruh informasi yang diberikan kepada petugas sensus akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak ragu memberikan data secara lengkap dan jujur.

“Melalui sensus ini, kita dapat mengetahui jenis usaha, jumlah dan skala usaha, serta karakteristik usaha yang ada di Kabupaten Pasaman. Tidak perlu takut atau khawatir, karena seluruh data yang diberikan dijamin kerahasiaannya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasaman, Nita Andritani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sebanyak 312 petugas sensus yang akan bertugas di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman.

Menurutnya, para petugas akan melakukan pendataan di 12 kecamatan dan 62 nagari yang tersebar di daerah tersebut. Sebelum diterjunkan ke lapangan, seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan dan pembekalan teknis guna memastikan proses pendataan berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).