Memaknai Gelar Datuak di Etnis Minangkabau

636

Setiap laki-laki di Minangkabau dipersiapkan untuk menjadi kepala keluarga hingga kepala kaumnya. Oleh sebab itu, tak asing kalau ada pepatah bahwa laki-laki Minang itu ketek banamo gadang bagala. Pemberian gala/gelar terhadap lelaki Minang dimulai sejak mereka hendak menikah.

Aris Prima Gunawan—Padangpariaman

Di beberapa daerah di Minang, seperti di Piaman (Padangpariaman dan Kota Pariaman), terdapat empat gelar yang melekat pada laki-laki di daerahnya yang akan menikah. Yakni gelar sutan, bagindo, sidi, dan malin. Gelar ini diturunkan dari ayah si laki-laki tersebut. Nantinya, gelar itulah yang akan digunakan untuk menyapa si laki-laki oleh orang yang lebih tua di kampung istrinya.

Sedangkan laki-laki Minang yang dipercaya untuk mengemban amanah sebagai pemimpin di kaumnya, harus menyandang gelar datuak terlebih dahulu. Pemberian gelar ini tentunya hasil kesepakatan kaum. Gelar datuak pun turun-temurun dari mamak ke kemenakan.

Untuk itu, penurunan gelar datuak kepada laki-laki (kemenakan) di Minang, kebanyakan dilakukan ketika mamaknya yang menyandang gelar sudah meninggal. Memang, ada juga beberapa datuak yang melepas gelarnya, karena tak sanggup memikil amanah dari kaumnya. Ada juga yang mengambil gelar untuk kebutuhan pribadi saja. Contohnya untuk karir politiknya. Namun, hal ini sangat jarang terjadi.

Namun tak dapat dipungkiri, terdapat pula beberapa orang datuak yang ”memaksakan” diri mempertahankan gelarnya. Padahal, tanggung jawabnya di kaum kerap terabaikan. Baik karena kesibukan ataupun jarak tinggalnya yang jauh dari kampung halamannya, seperti merantau.

Hal inilah yang disorot oleh Sosiolog Unand, Dr Azwar. Menurutnya, setiap laki-laki Minangkabau yang dipercaya menjadi datuak oleh kaumnya, harus mengemban amanah tersebut lahir dan batin. ”Jadi, gelar datuak itu tidak boleh dijalankan setengah-setengah. Misalnya untuk hal-hal tertentu saja, seperti pernikahan dan urusan pusako (harta pusaka),” hemat Azwar yang juga Dekan FISIP Unand itu.

Begitupun sebaliknya, imbuh Azwar, kaum yang sudah mempercayai seorang laki-laki di kaumnya untuk dijadikan datuak, juga harus menyerahkan seluruh hal-hal menyangkut kaumnya. Sehingga, seorang datuak bisa bijaksana dan tidak ragu-ragu dalam bersikap. ”Contoh kecilnya seperti kenakalan remaja sekarang. Jangan sampai orangtua, mamak atau bapak si anak marah kepada datuak ketika berang kepada anaknya yang berbuat salah,” saran Azwar.

Azwar menilai bahwa tugas dan tanggung jawab seorang datuak harusnya tidak tergerus oleh zaman. Artinya, keberadaan datuak harus terus menjadi sandaran atau tempat berlindung kaumnya. Jadi, datuak benar-benar banyak berpikir dan berbuat untuk kemaslahatan kaum dan kampungnya.

”Meskipun laki-laki yang diangkat sebagai datuak di kaumnya itu masih berusia muda, mereka tetap harus menjalankan amanah sepenuhnya. Tidak boleh ragu-ragu. Artinya, usia tidak bisa menjadi pedoman kebijaksanaan seorang datuak suatu kaum. Sebab mereka diangkat jadi datuak, tentu karena dinilai mampu menjadi tempat berlindung seluruh individu di kaumnya,” ujar Azwar.

Hal yang tidak betul menurut Azwar yaitu, seseorang mengambil gelar datuak hanya untuk kebutuhan pribadi saja. Misalnya untuk kebutuhan karir politiknya. Sehingga, setelah resmi menyandang gelar datuak, ia mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin kaumnya. ”Kejadian seperti ini memang sangat sedikit terjadi. Namun, harapan kita kalau bisa jangan sampai terjadi seperti ini. Intinya, seorang datuak harus mengutamakan kepentingan kaum, bukan pribadi,” ungkapnya.

Jika datuak sibuk urusan pribadi saja, lanjut Azwar, bisa saja berdampak terhadap sosial di kampungnya. Contoh sederhananya generasi muda di kaumnya yang tidak terkontrol bisa berbuat sesuka hati, sehingga munculnya kegiatan yang melanggar norma adat dalam nagari.

”Makanya, datuak salah satu yang berperan penting dalam mewujudkan kondisi sosial yang baik dalam nagari. Khususnya pendidikan terhadap individu di kaumnya,” sarannya lagi.

Kendati demikian, Azwar menilai, era sekarang peran datuak masih berjalan dengan baik di Ranah Minang. Buktinya, setiap saran atau aspirasi mereka, masih menjadi pedoman untuk menetapkan kebijakan pemerintahan di Mianangkabau. Baik di tingkat pemerintah nagari ataupun daerah.

”Sampai sekarang, tungku tigo sajarangan masih berlaku di Ranah Minang ini. Salah satu di dalamnya yaitu ninik-mamak yang di dalamnya para datuak,” tukas Azwar.

Pendapat penutup Azwar tersebut sejalan dengan Wakil Bupati Padangpariaman, Rahmang yang mengikuti batagak gala (pengukuhan gelar) Sukri Umar Dt Pado Basa. Menurutnya, meskipun kebijakan ninik-mamak tidak tertulis, tetapi masih sangat berlaku di Minangkabau ini. Khususnya untuk mengontrol arah kebijakan pemerintahan di Sumbar.
”Makanya, kita (Pemkab Padangpariaman, red) selalu bermusyawarah dengan ninik-mamak dalam membangun daerah. Sebab datuak juga mewakili masyarakat secara mendasar,” tukasnya.

Batagak Gala Wartawan Utama Padang Ekspres, Sukri Umar Datuak Pado Basa di Lubukalung,Padangpariaman, akhir pekan kemarin.

Menegakkan Kebesaran
Terpisah, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), M. Sayuti menyebutkan, batagak gala merupakan sebuah proses menegakan kebesaran dan kewibawaan niniak mamak di masing-masing Suku Minangkabau. Ninik mamak tersebut berfungsi untuk memimpin sukunya, sehingga diberikan jabatan dan oangkat tersebut dari anak dan kamanakannya.

”Tugas pokok seorang mamak di Minangkabau disebut dengan utang atau bentuk tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh seorang mamak tersebut kepada anak kemanakannya masing-masing. Adapun bentuk utang tersebut berupa kiasan nan ampek, yaitu managakan kato yang bana, manampuih jalan yang luruih, mamaliharo anak kemenakan, dan manjago harato pusako,” jelasnya.

Sayuti mengatakan, upacara batagak gala secara umum dipimpin seorang penghulu atau kapalo kampuang (kepala kampung), atau boleh juga orang yang dituakan (dihormati dan disegani) di kampung tersebut, serta dihadiri karib kerabat dan sanak saudara dari si laki-laki. Namun, detailnya proses upacara tersebut berbeda-beda sesuai polanya dari masing-masing suku.

”Biasanya syarat minimal untuk sebuah posesi tagak gala adalah adanya nasi kunik (nasi kuning), serta seekor ayam utuh yang sudah dimasak atau digulai. Dalam pelaksanaanya, nantinya si laki-laki akan berteriak di beranda rumah dan menyebutkan gelar yang baru saja disandangnya. Biasanya karib kerabat akan pura-pura tuli dan tidak mendengar apa yang diteriaki oleh si laki-laki itu. Sampai si laki-laki berteriak mengumumkan galanya beberapa kali, barulah karib kerabat menyahut dan memanggil gala si laki-laki tersebut, tapi itu hanya salah satu bentuk upacara batagak gala, tidak seluruhnya seperti itu,” terangnya.

Namun, ia menjelaskan jika seorang penghulu atau rajo tidak berpegang teguh dengan prinsip utang nan ampek itu, maka lambat laun budaya Minangkabau dapat tergerus zaman, terutama pada zaman serba canggih dan digital sekarang ini. ”Dalam utang nan ampek itu, seorang niniak mamak memiliki peran sangat penting untuk mempertahankan hak-hak anak dan kemanakan kaum atau sukunya. Tentu utang tersebut juga harus diiringi dengan pengetahuan teknologi. Jika seandainya seorang mamak tidak memiliki pengetahuan cukup, pihak yang berniat buruk akan mudah mengambil hak-hak itu,” jelasnya.

Selanjutnya, ia menjelaskan, seorang mamak harus paham betul ia memiliki utang bagi anak dan kemenakannya. Seorang mamak tidak lagi diperbolehkan memiliki nafsu yang hanya dapat menguntungkan dirinya saja secara pribadi. Jika hal itu dilakukan, maka kewajibannya sebagai seorang mamak gagal ia lakukan, dan sepanjang hidupnya memiliki utang yang tidak bisa dibayar kepada anak dan kemenakannya.

“Meskipun di Sumbar kepemimpinan tertinggi diatur pemerintah dan strukturnya, namun peran mamak tidak dapat digantikan. Mengingat, unsur-unsur ini memiliki peran berbeda-beda. Peran tersebut bernama Tungku Tigo Sapilin,” katanya.

Di Minangkabau, menurut dia, terbagi menjadi tiga kepentingan, yaitu pemerintahan diatur camat maupun bupati, adat istiadat dipimpin niniak mamak, dan sarak yang dekat dengan agama Islam itu harus berpegang teguh dengan Al Quran yang harus disampaikan oleh orang yang tahu atau ustad.

“Ketiga pemangku kebijakan tersebut sama-sama memiliki kewenangan memutuskan pendapat soal apapun di Minangkabau, sehingga ketiganya memiliki peranan yang tidak dapat dipisahkan dari alam Minangkabau,” tutupnya. (cr1/Padang Ekspres)