”Kami tak Tahu Pajak Air Permukaan Itu”

Iswadi (dua dari kiri), ketua Badan Perjuangan Rakyat Korban Dam Kotopanjang (BPR-KDKP) bersama rekannya. (IST)

Warga Sumbar yang dulu menjadi korban pembangunan waduk PLTA Kotopanjang, mengaku tidak tahu dan belum pernah merasakan manisnya duit Pajak Air Permukaan yang diberikan PLN kepada Pemprov Sumbar dan ikut diterima Pemkab Limapuluh Kota. Namun, hati mereka sakit sekali, mendengar Sumbar tak lagi dapat “pitih sanang” (uang senang) itu karena sudah ”ludes” disapu Riau.

Bagi korban pembangunan waduk PLTA Kotopanjang, baik di Sumbar ataupun di Riau, nama Iswadi alias Is Ketua, tidak asing lagi. Maklum saja, pria asal Nagari Tanjuangpauah, Kecamatan Pangkalan Kota Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumbar, ini memang pernah dipercaya sebagai Ketua Badan Perjuangan Rakyat Korban Dam Koto Panjang (BPR-KDKP).

Saat rezim Orde Baru “menenggelamkan” 10 desa di Sumbar dan Riau, untuk membuat danau buatan pelancar turbin PLTA Kotopanjang, rakyat dari 10 desa itu bersatu dalam BPR-KDKP. Kesepuluh desa tersebut adalah Tanjuangpauah dan Tanjuangbalik di Sumbar. Kemudian, Tanjuangalai, Pulaugadang, Pongkai, Muaramahat, Batubersurat, Muaratakus, Gunungbungsu, dan Kototuo di Kampar, Riau.

Di dalam 10 desa tersebut, dulunya tidak hanya terdapat 4.866 keluarga yang menghuni 2.644 unit rumah. Namun, ada pula 8.989 hektare kebun dan sawah. Kemudian, puluhan masjid, surau, balai adat, dan rumah gadang. Sederet makam keramat, puluhan ekor gajah dan satwa liar dilindungi, jalan negara sepanjang 25,3 kilometer, serta jalan provinsi sejauh 27,2 kilometer. Semuanya, seluas 124,5 kilometer persegi, sudah ditenggelamkan untuk pembangunan bendungan PLTA Kotopanjang.

Bendungan tungggal setinggi 58 meter dengan kapasitas listrik 114 megawatt ini, dibangun dengan dana pinjaman pemerintah Jepang sebesar 33,320 miliar Yen dan dana dalam negeri Indonesia sebesar Rp 102,05 miliar. Saat dan setelah pembangunan waduk PLTA Kotopanjang, rakyat dari 10 desa di Sumbar dan Riau yang tergabung dalam BPR-KDKP, dengan didampingi KBH-YPBHI Bukittinggi, LSM Taratak dan sejumlah aktivis mahasiswa pada masanya, pernah melakukan perlawanan. Bahkan, sampai menggugat ke Jepang.

Walau perjuangan itu sudah kandas di Pengadilan Jepang. Namun, rakyat korban PLTA Kotopanjang dan aktivis BPR-KDKP, baik di Sumbar ataupun Riau, tetap berkomunikasi. Hubungan emosional mereka, terbilang erat dan lekat. Saat satu nama disebut, nama-nama yang lain langsung membukakan pintu. Itu dialami Padang Ekspres, saat menelusuri seluruh permukiman baru warga terdampak pembangunan PLTA Kotopanjang di Sumbar dan Riau pada 2013 silam.

Eratnya persaudaraan warga terdampak pembangunan PLTA Kotopanjang ini, terasa kembali ketika Padang Ekspres menghubungi Iswadi alias Is Ketua, Rabu siang (29/7). Saat itu, Is Ketua sedang ngopi bareng dengan Jamaan yang juga mantan aktivis BPR-KDP. Keduanya, sama-sama mengaku tidak tahu, jika Pajak Air Permukaan Waduk PLTA Kotopanjang yang biasanya dibagi dua antara Sumbar dengan Riau, kini sudah “ludes” disapu Riau.

“Kami tak tahu soal Pajak Air Permukaan itu. Sejak dibangun PLTA Kotopanjang, tidak pernah kami menerimanya. Entah dibayarkan PLN ke provinsi atau pemerintah kabupaten, masyarakat tidak pernah tahu. Cuma, kalau bantuan lahan pangan dari PLN, memang ada sekitar tahun 2000-an. Begitu pula bantuan bibit manggis dan surian,” kata Iswadi.

“Iya, kami tak tahu-tahu soal pajak air permukaan itu. Rupanya ada ya? Tapi, kok tidak pernah niniak-mamak kami menerimanya. Kami pun juga tidak pernah merasakan manisnya duit pajak itu,” tukuk Jamaan yang dulu pernah memimpin aksi demonstrasi menuntut penuntasan pembayaran ganti-rugi lahan akibat pembangunan waduk PLTA Kotopanjang ke kantor Bupati Limapuluh Kota, semasa kantor bupati masih di Payakumbuh.

Meski mengaku tidak tahu soal pajak air permukaan, tapi Iswadi alias Is Ketua menyebut, wajar bila Riau mendapatkan 100 persen pajak tersebut dari PLN. “Kalau bagi saya, wajar saja Riau dapat 100 persen dari pajak itu. Sebab, Riau itu memang agresif. Lobi pejabat Riau dan anggota DPRD-nya ke PLN atau pemerintah pusat itu memang kencang. Tidak seperti di Sumbar yang lebih banyak duduk dan diam saja,” sentil Iswadi.

Dia juga mencontohkan agresifnya Riau dibanding Sumbar, dalam soal mengelola waduk PLTA Kotopanjang. “Tengoklah, pengelolaan di sekitar danau buatan yang dilakukan Riau. Ada tempat-tempat wisata yang dibangun. Bahkan mirip dengan Raja Ampat di Papua. Ada pula keramba-keramba ikan yang membuka lapangan kerja. Ini tercipta berkat tingginya perhatian pejabat dan DPRD Riau. Fakultas Perikanan Unri juga mendukung. Beda dengan kita di Sumbar, banyak angguk-angguk balam saja. Sudah terkecoh, baru heboh,” kritik Iswadi.

Dia juga menyentil ketiadaan sosialisasi soal pajak air permukaan yang dilakukan kepada masyarakat. “Malahan, kami merasa mulai dari kecamatan, kabupaten, sampai ke provinsi, tak mau tahu dengan sosialisasi ini. Coba tunjukkan, seperti apa wujud pajak air permukaan yang diterima di nagari kami. Yang kami rasakan, justru saat mau pilkada, baru pada banyak yang mau turun ke nagari kami,” sesal Iswadi.

Di sisi lain, Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Tanjuangpauah, Musweldi, juga mengakui bila Nagari Tanjuangpauah belum pernah merasakan pajak air permukaan itu. “Sejauh yang kami tahu, belum pernah ada masuk ke nagari soal pajak air permukaan itu. Entah kalau diserahkan dalam bentuk lain oleh pemerintah,” kata Musweldi.

Meski begitu, menurut Musweldi, dia merasa sangat kaget Sumbar tidak lagi mendapatkan jatah pajak air permukaan karena sudah seratus persen dibayarkan PLN ke Riau. “Sakit juga hati ini mendengarnya. Seakan-akan, tidak ada orang di Sumbar ini. Seakan-akan, tidak ada pengorbanan Sumbar dalam pembangunan waduk PLTA Kotopanjang. Padahal, jelas-jelas Tanjungpauh dan Tanjungbalik itu terdampak akibat pembangunan waduk PLTA Kotopanjang. Sampai kini, hulu waduk itu masih di dekat kampung kami,” kata Musweldi.

Hal senada juga disampaikan Wali Nagari Tanjuangbalik, Syofian. Nagari Tanjuangbalik ini bertetangga dengan Nagari Tanjuangpauah. “Seperti di Tanjuangpauah, kami juga tidak tahu, seperti apa bentuk pajak air permukaan itu yang dibagikan kepada nagari kami. Setahu saya, sampai kini memang belum ada Tanjuangbalik dapat pajak air permukaan itu,” kata Syofian.

Walau begitu, Syofian juga mengaku sangat sedih, Sumbar tidak lagi mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak air permukaan waduk PLTA Kotopanjang, karena seluruhnya sudah dibayarkan PLN ke Riau. ”Ini, memang harus diperjuangkan kembali. Bersama-sama. Sebab, Sumbar itu memang punya andil dalam keberadaan waduk PLTA Kotopanjang,” ujar Syofian.

Menurut Manajer PLTA Kotopanjang Cecep Shofwan Munawar yang dihubungi Padang Ekspres Rabu malam (29/7), PLN memang tidak lagi membayarkan Pajak Air Permukaan UL- PLTA Kotopanjang ke Pemprov Sumbar. “Biasanya, Sumbar dan Riau, memang dibagi dua. Dapat 50:50. Tapi, kini sudah 100 persen untuk Riau. Ini sejak ada surat dari Mendagri itu. Tapi, saya tak hapal nomor surat atau keputusannya,” kata Cecep.

Berdasarkan penelusuran Padang Ekspres, surat yang dimaksud Cecep adalah surat dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor 975/2164/KEUDA tertanggal 5 Mei 2020. Surat yang ditandatangani Plt Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr Moch Ardian N ini, ditujukan kepada GM PT PLN (Persero) UIK Sumatera Bagian Utara. Dalam surat ini ada 3 poin yang disampaikan. Poin paling penting menyatakan, bahwa titik pajak (pajak air permukaan) adalah titik di mana air tersebut dimanfaatkan.

Sehingga dengan ini, Sumbar tidak lagi dapat pajak air permukaan. Namun, banyak kalangan di Sumbar, tetap memprotes kebijakan ini. Sebab, 78 persen daerah tangkapan air waduk PLTA Kotopanjang itu berada di Sumbar. Rakyat Sumbar juga punya sejarah dan pengorbanan sendiri dalam pembangunan waduk PLTA Kotopanjang. (Fajar Rillah Vesky-Padang Ekspres)