Hanya Rumah Siap yang Bebas PPN

ilustrasi. (net)

Pemerintah memberikan keringanan untuk sektor properti melalui diskon PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Namun, insentif tersebut diberikan pada rumah yang sudah jadi atau sudah siap. Tujuannya untuk memberikan masyarakat rumah layak dengan stok yang sudah tersedia.

Seperti diketahui, diskon PPN ini terbagi dua untuk jenis harganya. Untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun paling tinggi Rp 2 miliar diskon PPN mencapai 100 persen. Sementara untuk harga di atas Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar diskon PPN 50 persen.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, insentif ini selain memang bertujuan untuk mendorong masyarakat kelas menengah untuk membeli rumah non subsidi yang layak huni, juga untuk mendorong penyerapan hunian yang sudah tersedia.

“Ditujukan untuk mendorong penjualan pasokan rumah yang telah dibangun oleh pengembang pada 2020 dan 2021 yang sekarang belum terserap oleh pasar,” ucapnya dalam konferensi pers virtual, Senin (1/3).

Adapun insentif ini memiliki periode penerapan untuk masa pajak Maret 2021 hingga Agustus 2021. Penetapan periode itu juga menjadi patokan syarat untuk jenis hunian yang ingin dibeli.

Basuki menjabarkan, hunian yang dibeli harus diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif. Artinya insentif ini tidak berlaku untuk hunian yang baru jadi tahun depan meskipun pembelian di tahun ini.

Seperti misalnya, rumah tapak dan rusun selama 6 bulan Maret sampai Agustus diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif. “Ini artinya untuk rumah yang sudah ada stok,” ucapnya.

Basuki juga mengungkapkan data dari para pengembang terkait ketersediaan stok hunian saat ini yaitu, harga Rp 300 juta-Rp 1 miliar stok 9.000 unit, harga Rp 1 miliar-Rp 2 miliar stok 9.000 unit, harga Rp 2 miliar-Rp 3 miliar stok 4.500 unit, harga Rp 3 miliar-Rp 5 miliar stok 4.500.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengumumkan kebijakan pemberian insentif berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar.

Airlangga mengatakan, insentif yang masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 itu diberikan untuk rumah dengan tipe rumah tapak atau rumah susun saja. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan pengurangan PPN sebesar 50 persen untuk tipe rumah tersebut yang berada di rentang harga jual Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar.

Optimis Penjualan kembali Bergairah
Real Estat Indonesia (REI) mengapresiasi keputusan pemerintah yang menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) sektor properti selama enam bulan per Maret 2021. Diyakini bakal menggenjot penjualan yang sempat lesu sejak setahun lalu karena pandemi Covid-19.

“Seumur-umur, kan, enggak ada free pajak. Ini baru pertama kali dan kita terima kasih sama dukungan pemerintah, khususnya (Kementerian) PUPR, dan (Kementerian) Keuangan, dan Menko Perekonomian,” ujar Ketua Umum REI Paulus Totok Lusida dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com (grup Padang Ekspres), Selasa (2/3).

Dirinya optimistis program tersebut dapat menggairahkan sektor properti lantaran masyarakat bakal mendapat keuntungan berlipat apabila membeli hunian saat pandemi. “Kan, begini, (pertama) harga rumah (sudah) turun (karena pandemi). Kedua, calon pembeli itu tidak menanggung perpajakan yang ada. (Itu) ditanggung pemerintah. Ya, otomatis, kan, laku,” jelasnya.

Baca Juga:  Konsumsi Energi kian Mahal, Kurangi Ketergantungan Impor LPG

Sedangkan bagi pelaku usaha, akan kembali membuat produk baru lantaran penjualan melonjak. “Kita berusaha juga sosialisasi ke masyarakat, bahwa dari Maret-Agustus, properti yang kita jual itu harganya khusus,” ucap Paulus.

Industri penunjang properti pun diyakini turut merasakan manfaat PPN ditanggung pemerintah (DTP). Ada sekitar 174 industri dan lebih dari 350 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkelindan dengan sektor properti.

“Jadi, menanggapi kebijakan ini, kita akan gaspol untuk melaksanakan untuk kalangan menengah dan menengah atas. Kita akan menjalankan amanah yang dipercayakan pemerintah untuk membangkitkan properti,” imbuhnya.

Di sisi lain, kebijakan PPN DTP dinilai bakal meningkatkan penjualan rumah stok. Meskipun demikian, REI tetap mengapresiasi terobosan itu lantaran perlu kolaborasi seluruh pihak dalam menggerakkan sektor properti.

“(Sektor) properti ini, kan, (butuh) kolaborasi semua pihak, yaitu pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Pemulihan ekonomi ini di sektor properti emang harus dilakukan bersama-sama,” paparnya.

Apresiasi juga disampaikan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi). Langkah tersebut dinilai sebagai upaya penyelamatan bagi industri properti yang terdampak akibat pandemi Covid-19.

“Kami apresiasi langkah pemerintah dalam rangka penyelamatan industri properti terkait PPN. Suatu langkah tepat pemerintah untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi salah satunya pada sektor properti,” ujar Ketua Apersi Junaidi Abdillah dalam keterangannya, Selasa (2/3).

Junaidi mengatakan sektor industri menjadi salah satu sektor yang paling terdampak terutama dari sisi penjualan. Penurunan penjualan terjadi pada rumah dengan harga di atas Rp 600 juta. Sedangkan untuk rumah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi turun hingga berkisar 20 persen-30 persen.

“Ya, tentu melemahkan industri properti, sementara industri banyak usaha atau industri ikutannya sekitar 170, industri properti juga banyak melibatkan tenaga kerja dan padat karya. Bisa kita bayangkan jika industri ini ambruk,” ungkapnya.

Menurutnya, dampak yang signifikan adalah terhadap pengembang menengah terkait beban operasional dan tanggung jawab terhadap pihak ke tiga di antaranya pengembalian pokok dan bunga perbankan. “Pada prinsipnya untuk pengembang pada saat ini harapannya hanya bertahan menghadapi kondisi saat ini,” imbuhnya.

Junaidi berharap insentif PPN perumahan ini bisa sinergi dengan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). “Harapannya kepada pemerintah untuk pengembang diberikan relaksasi terkait suku bunga dan pengembalian pokok, dlm rangka pemulihan kesehatan para pengembang,” ungkapnya.

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kebijakan ini berpotensi memberikan dampak multiplayer ke usaha ataupun industri lainnya. Selain itu kebijakan ini juga bisa memberikan dampak multiplayer ke peningkatan upah khususnya upah untuk buruh bangunan.

“Secara umum pembelian properti ataupun industri properti ini memang berpotensi atau bisa memeberikan dampak multiplayer ke usaha ataupun industri lainnya. seperti misalnya penjualan semen, kemudian juga bisa memberikan dampak multiplayer ke peningkatan upah khususnya upah untuk buruh bangunan, misalnya,” ujar Yusuf. (jpg)

Previous articleKasus Mutasi Covid-19 Inggris Masuk Indonesia
Next article20 Warga Tewas, Dakwaan Suu Kyi Ditambah