Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan

31
Dosen Bagian Forensik FK Unand/ RSUP M Djamil Padang, Citra Manela. (net)

Citra Manela
Dosen Bagian Forensik FK Unand/ RSUP M Djamil Padang

Hari ini, 8 Maret adalah Hari Perempuan Internasional. Di masyarakat, angka kekerasan terhadap perempuan masih tinggi. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan mencatat sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2019, naik sebesar 6 persen dari tahun sebelumnya, yakni 406.178 kasus.

Kasus-kasus yang teridentifikasi merupakan fenomena gunung es karena belum menggambarkan jumlah seluruh kasus yang ada pada masyarakat. Selama pandemi Covid-19, kasus yang datang ke rumah sakit menurun. Tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa bisa saja kasus kekerasan terhadap perempuan jumlahnya meningkat di masyarakat. Apalagi, adanya gangguan ekonomi dan tingkat stres tinggi pada keluarga.

Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindak kekerasan berbasis gender yang berakibat, atau mungkin berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan; termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena-mena kebebasan, baik terjadi di lingkungan masyarakat maupun kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap perempuan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang harus dicegah, sehingga negara menjamin perlindungan bagi setiap warga negara agar mereka hidup dengan rasa aman tanpa kekerasan. Kekerasan yang banyak dialami perempuan adalah kekerasan domestik atau dalam rumah tangga dan sering terjadi berulang.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, sedangkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan seksual diartikan sebagai perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan dalam rumah tangga sering tidak dilaporkan karena korban merasa kekerasan yang dilakukan pasangan merupakan kekhilafan sementara, rasa cinta dan sayang kepada pasangan, sehingga berusaha memaklumi dan mencoba untuk mengerti perlakuan pasangannya.

Juga karena adanya norma yang menerima perilaku laki-laki dalam mengendalikan perempuan, norma yang menerima kekerasan sebagai suatu cara penyelesaian konflik, norma yang menerima bahwa seorang istri tidak boleh melawan suami apapun yang dilakukannya.

Hak-hak korban kekerasan terhadap perempuan diatur dalam Undang-Undang Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT),di mana korban berhak mendapat perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, pendampingan oleh pekerja sosial, bantuan hukum dan pelayanan bimbingan rohani.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Dalam waktu 1×24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

Kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Kasus kekerasan terhadap perempuan sangat berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Dampak dapat terjadi pada kesehatan baik fisik maupun non-fisik seperti kematian akibat kekerasan fisik, trauma fisik berat, trauma dalam kehamilan yang berisiko terhadap ibu dan janin, kehamilan yang tidak diinginkan dan kehamilan dini akibat perkosaan, percobaan bunuh diri, serta gangguan mental emosional.

Sangat penting peran pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Tenaga kesehatan harus memeriksa kesehatan korban sesuai standar profesi dan membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian.

Selain itu, juga memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban apabila korban perlu perawatan. Pelayanan kesehatan bagi perempuan korban kekerasan dapat dilakukan di puskesmas dan rumah sakit rujukan melalui pelayanan terpadu.

Sesuai SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1226/Menkes/SK/XII/2009 tentang Pedoman Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit, tatalaksana korban dilakukan secara komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif).

Selain itu, melibatkan multidisiplin terdiri dari unsur medis (dokter spesialis forensik, dokter spesialis kebidanan, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak, psikiater, bidan, perawat) dan non-medis (psikolog, pekerja sosial, polisi, LSM). Pelayanan pusat krisis terpadu di rumah sakit ini dapat di akses 24 jam dan dilakukan sesuai standar.

Jenis pelayanan berupa pemeriksaan fisik dari kepala hingga ujung kaki, penanganan luka-luka fisik, penanganan gangguan psikologis akut, penanganan untuk pencegahan penyakit menular seksual, penanganan untuk pencegahan HIV, pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan medikolegal. Korban juga berhak mendapatkan pelayanan konseling hukum dan rumah aman, lembaga bantuan hukum dan polisi.

Pada kenyataannya, banyak perempuan yang tidak mengetahui adanya undang-undang yang dapat melindungi mereka. Jika seorang perempuan mendapat kekerasan mereka pun tidak mengetahui langkah apa yang harus ia lakukan. Perempuan yang menjadi korban kekerasan dapat melapor ke kepolisian tempat kejadian perkara.

Korban juga dapat terlebih dahulu memeriksakan dirinya ke rumah sakit jika terdapat luka-luka sehingga mendapat bantuan dari tenaga kesehatan walaupun belum melapor ke kepolisian. Korban dapat datang ke rumah sakit dengan atau tanpa disertai surat permintaan visum. Semakin cepat korban diperiksa dokter, semakin baik karena semakin banyak barang bukti yang akan didapatkan dokter.

Pada kasus kekerasan seksual, jika korban tidak langsung memeriksakan diri ke rumah sakit, kemudian setelah kejadian membersihkan diri, mandi dan mengganti pakaian, maka ditakutkan beberapa barang bukti hilang. Begitu juga kasus luka-luka, jika korban lambat melapor, menghabiskan waktu dan luka bisa saja sudah sembuh saat pemeriksaan oleh dokter.

Beberapa kasus yang sudah ditangani penulis, selalu terlambat datang ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Sehingga akibat kejadian sudah cukup lama dari waktu pemeriksaan, menyulitkan pembuktian dalam hal pembuatan visum et repertum oleh dokter.

Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan memiliki kompleksitas permasalahan, sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif dan pendekatan kerja sama multi disiplin (medis, hukum dan psikososial).

Kerja sama multidisiplin mensyaratkan pentingnya kerja sama tim yaitu, pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit, pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A), Women Krisis Center (WCC), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), LSM, kepolisian dan tentunya perhatian dari pemerintah daerah terutama dalam hal pembiayaan. Mari kita hentikan kekerasan pada perempuan! (*)

Previous articleBertemu Audy, Fadly Ungkap Rest Area Mirip Sentosa Island Singapura
Next articleAlumni Kartu Prakerja jadi Wirausaha