Pemko Bukittinggi Perintahkan Yayasan Fort De Kock Bongkar Bangunan dalam 30 Hari

PADEK.JAWAPOS.COM—Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi memerintahkan Yayasan Fort De Kock membongkar secara mandiri bagian bangunan Universitas Fort De Kock yang dinyatakan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan berdiri di atas aset daerah. Yayasan diberi waktu 30 hari kalender sejak surat diterima untuk melaksanakan pembongkaran.

Perintah tersebut tertuang dalam surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bukittinggi Nomor 600.3.3.1/549/DPUPR-Bkt/X-2026 tertanggal 21 Oktober 2026. Surat itu ditujukan kepada Ketua Pengurus Yayasan Fort De Kock.

Dalam surat tersebut, yayasan diminta membongkar seluruh fisik bangunan tanpa IMB di sisi selatan bagian timur kawasan Universitas Fort De Kock.

Pemerintah daerah menyatakan, langkah itu berkaitan dengan penertiban bangunan yang dinilai melanggar ketentuan perizinan dan tata ruang.

Bangunan Disebut Berdiri di Atas Aset Daerah

DPUPR menyebut bangunan yang dipersoalkan merupakan bangunan baru yang dibangun sekitar 2015–2016.

Berdasarkan hasil pengukuran, pemetaan tanah, dan analisis penataan ruang, bangunan tersebut dinyatakan berdiri di atas Barang Milik Daerah (BMD) Pemko Bukittinggi yang tercatat dalam Sertifikat M.655.

Luas lahan yang disebut digunakan tanpa izin mencapai sekitar 1.708 meter persegi.

Selain itu, bangunan tersebut dinyatakan melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan menggunakan ruang yang diperuntukkan bagi rencana jalan kota seluas sekitar 1.144 meter persegi.

Temuan tersebut menjadi bagian dari dasar DPUPR menerbitkan perintah pembongkaran. Namun, rincian mengenai bagian bangunan yang harus dibongkar dan hubungan luasan lahan 1.708 meter persegi dengan area rencana jalan 1.144 meter persegi perlu merujuk pada dokumen teknis yang menjadi lampiran surat.

Pemko Merujuk Sejumlah Putusan Pengadilan

Dalam suratnya, DPUPR mencantumkan sejumlah putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa penertiban bangunan tersebut.