Tanpa Kompromi Menegakkan Aturan, Komitmen Kapolda Bangun Kepercayaan Masyarakat

7
Irjen Pol Toni Harmanto. (net)

Membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, jelas bukan lah perkara mudah dilakukan. Mengingat masih ada oknum kepolisian belum memahami fungsinya sebagai perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Mestinya, harus ada ketegasan dan tindakan tanpa kompromi dilakukan pimpinan kepolisian menetralisir semua ini.

Komitmen inilah yang dijalankan Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto ketika ditemui Padang Ekspres di ruang kerjanya, di Mapolda Sumbar, kemarin (30/6). Selain bersilaturahmi, kedatangan ini sekaitan jelang HUT ke-74 Bayangkara yang jatuh pada hari ini (1/7).

Irjen Pol Toni mengakui bahwa sulit untuk mengubah kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian, jika anggota kepolisian itu sendiri masih melakukan atau berbuat hal-hal yang seperti itu terus. Makanya, pihaknya tanpa kompromi memberikan punishment dan reward kepada jajarannya untuk meningkatkan trust atau kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian.

”Mengubah suatu kultur itu tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi membutuhkan proses yang panjang. Oleh karena itu, kami berikan punishment, sehingga tidak akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat,” ungkapnya.

Kini, tambah dia, Polda Sumbar juga sudah membangun sistem e-management penyidikan. E-management penyidikan ini juga berisi tentang database perkara, sehingga perkara tersebut tidak boleh kadaluwarsa sendiri di tangan penyidik.

”Nah ini salah satu bentuk keterbukaan kita dalam menangani dan merespons laporan masyarakat. Kita akan meng-update dalam kurun waktu tertentu. Seminggu, satu atau dua minggu kita memberikan informasi kepada masyarakat yang melapor tentang progress itu. Sehingga, ada kepastian,” imbuhnya didampingi Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto.

Irjen Toni menjelaskan, bentuk punishment tersebut sesuai dengan indisipliner yang dilakukan. Jika melanggar disiplin berat, harus diberhentikan dengan tidak hormat atau PTDH. “Anggota yang salah itu harus diperiksa. Ngga boleh divonis tanpa pemeriksaan. Ada fakta, ada pemeriksaan, dan jika terbukti harus diberi sanksi. Sesuai aturan, tiga kali melanggar disiplin, itu udah yang terakhir karena aturannya memang tiga kali,” sebutnya.

“Sebelum saya berdinas di sini, anggota yang melanggar disiplin lebih dari tiga kali itu masih banyak. Setelah saya masuk, tidak ada lagi. Saya katakan berhentikan mereka dengan tidak hormat atau PTDH. Saya tidak mau lagi mendengar ada anggota yang melanggar disiplin sampai lebih dari tiga kali,” sambungnya.

Dia menyampaikan, pemberhertian itu tentu dengan berbagai tahapan. Pasalnya, dia juga tidak bermaksud untuk menunjukkan sikap arogan. “Tahapan pertama, saya panggil dia sebagai anak dan keluarga. Kita sebagai komandan, bapak, sekaligus guru. Kalau masih begitu lagi, tahapan kedua panggil istri dan anaknya. Beritahu dengan cara baik-baik bahwa dia sudah memiliki istri dan anak,” ujarnya.

Tahapan ketiga jika masih begitu lagi, pihaknya akan meminta anggota tersebut untuk membuat surat pernyataan di depan istri dan anak. “Makanya, kalau sudah tiga kali melanggar disiplin, bagi saya tidak ada ampun lagi. Kasihan rakyat, karena gajinya berasal dari uang rakyat. Polisi itu profesi yang menjadi mata pencaharian kita. Di situ kita hidup dengan gaji uang rakyat, kalau dikotori dengan tindakan pelanggaran disiplin sementara kita sudah berkomitmen. Itu yang kita kerjakan supaya Polda Sumbar dan jajaran semakin baik sehingga trust atau kepercayaan masyarakat semakin tinggi,” tuturnya.

Irjen Toni meyakini bahwa pesan untuk tidak melakukan pelanggaran hingga tiga kali tersebut, sudah sampai kepada anggota. ”Karena tidak sekali dua kali saya bicara itu kepada para jajaran hingga tingkat polres dan polsek. Komitmen saya dari awal memang seperti itu. Jadi komitmen-komitmen itu saya tunjukkan dengan merealisakan kebijakan-kebijakan tersebut, supaya saya tidak sekadar ngomong saja,” paparnya.

Lebih lanjut, tentu harus ada kesetaraan punishment dan reward. Pihaknya memberikan pin emas kepada anggota yang berprestasi. Selain itu, juga memberikan promosi dan sekolah dengan melihat kriteria yang telah ditentukan. Untuk memberi penilaian dilakukan oleh dewan pemberi prestasi.

“Untuk menumbuhkan semangat kerja dan motivasi untuk bekerja dengan baik, saya buatkan pin emas, perak dan pin perunggu dalam iven-iven tertentu. Setiap bulannya, saya juga menerbitkan piagam penghargaan. Walaupun bentuknya cuma piagam penghargaan, tetapi itu satu bentuk pengakuan dan apresiasi kami dari pimpinan kepada anggota,” ujarnya.

Soal prestasi, menurut dia, banyak jenisnya. Tidak hanya soal pengungkapan kasus, tetapi juga yang lain seperti humas. Jadi yang akan menentukan itu dari pejabat utamanya sendiri. Mewakili satker-satker, tidak hanya bidang operasional tetapi juga bidang pembinaan.

“Bagi saya, sosok polisi ideal itu banyak kriterianya. Tergantung di level mana. Kalau level manager, dia harus mampu me-manage semua kegiatan-kegiatan di satkernya. Sementara kalau di level pelaksana, harus berhasil menyelesaikan target pekerjaan. Tentu bersama-sama karena ini suatu organisasi. Ada planning, organising, dan controlling, serta actually,” katanya.

Jadi, tambah dia, bergantung levelnya. “Setelah itu, kita ini kan pelayan masyarakat ya, artinya harus membangun trust building. Kepercayaan masyarakat harus kita bangun,” ujar dia. (i)