JPU KPK Limpahkan Perkara Dugaan Suap Muzni Zakaria ke PN Padang

56
DILIMPAHKAN: Proses pemindahan penahanan Bupati Solok Selatan nonaktif Muzni Zakaria (rompi oranye) ke sel tahanan Polda Sumbar, kemarin.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan perkara kasus dugaan suap dengan tersangka Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria (non-aktif) ke Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Padang, kemarin (2/6). Bahkan, penahanan Muzni Zakaria pun dipindahkan dari rumah tahanan (Rutan) KPK ke sel tahanan Polda Sumbar.

“Hari ini (kemarin, red), perkara Muzni Zakaria sudah kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Padang untuk disidangkan,” ungkap JPU KPK Rikhi B Maghaz kepada wartawan usai melimpahkan perkara di PN Kelas 1A Padang.

Rikhi juga menjelaskan alasan penahanan Muzni Zakaria di sel tahanan Polda Sumbar. Ini dikarenakan aturan dari Kemenkum HAM RI. Aturan itu menyebutkan Rutan Anak Air Padang tidak menerima tahanan karena kondisi Covid-19.

“Selain itu di Rutan Anak Air Padang sudah ada M Yamin Kahar (pengusaha yang diduga memberi suap kepada Muzni Zakaria, red). Perkara yang sama tapi penahanan para terdakwanya harus terpisah. Itu aturannya, maka Muzni ditahan di sel tahanan Polda Sumbar,” jelasnya.

Dia mengatakan perkara yang menjerat Bupati Solok Selatan itu telah diproses dan dilakukan penyidikan oleh KPK selama lebih kurang 130 hari. “Muzni didakwa dengan dua dakwaan. Dakwaan pertama Pasal 12 huruf B Undang-undang Tipikor atau Pasal 11 Undang-Undang Tipikor,” katanya.

Rikhi menyampaikan, kasus dugaan suap ini berawal dari pemberian proyek pembangunan Masjid Agung dan Jembatan Ambayan di Solok Selatan dari Muzni Zakaria kepada pengusaha M Yamin Kahar yang saat ini perkaranya tengah disidang di Pengadilan Tipikor Padang.

Setelah melalui berbagai proses dengan dibantu bawahan Muzni, akhirnya lelang proyek pembangunan Masjid Agung dan Jembatan Ambayan di Solok Selatan dimenangkan perusahaan M Yamin Kahar.

Dengan menangnya perusahaan M Yamin Kahar ini, diduga ada “pemberian” sebagai tanda terima kasih. Muzni Zakaria diduga menerima uang dan barang: Rp 125 juta; ditambah uang berupa pinjaman sebesar Rp 3,2 miliar; dan barang berupa karpet masjid senilai Rp 50 juta.

“Ini yang akan kami buktikan di persidangan nanti. Pinjaman sebesar Rp 3,2 miliar ini apakah terkait dengan perkara ini atau pinjaman pribadi,” tukas Rikhi.

Sementara itu, Kepala PN Kelas 1A Padang Yose Rizal mengatakan, setelah menerima perkara dari JPU KPK, pihaknya akan mempelajari untuk selanjutnya menetapkan majelis hakim.  ”Setelah ditetapkan majelisnya, nanti majelis yang akan menetapkan jadwal sidang. Tergantung dari majelis hakim yang ditunjuk nanti,” ujar Yose.

Tidak Ada Perlakuan Khusus

Terpisah, Direktur Tahanan dan Barang Bukti (Dirtahti) Polda Sumbar AKBP Zulkifli Melaras menegaskan, tidak ada perlakuan khusus selama penahanan Bupati Solok Selatan nonaktif Muzni Zakaria di sel tahanan Mapolda Sumbar.

“Tidak ada perlakuan khusus bagi Muzni Zakaria. Ia  diperlakukan sama dengan tahanan lainnya. Seperti tahanan narkoba, pidana umum dan bergabung dengan tahanan lainnya,” sebutnya.

Pantuan Padang Ekspres,  kedatangan Muzni Zakaria di Mapolda Sumbar sekitar pukul 10.00, diantar oleh petugas dari KPK dan Kejaksaan. Untuk berapa lama Muzni dititipkan di Polda Sumbar, Zulkifli menyebut belum ada ketentuan pasti. Berkemungkinan penahanan bisa selama proses sidang.

Terpisah, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu membenarkan, penahanan Muzni Zakaria dititipkan di sel tahanan Mapolda Sumbar. “Dititipkan untuk persidangan untuk pelaksanaan sidang,”pungkasnya. (i/cr10)