Pengadilan Tinggi Perberat Hukuman Muzni

33
ilustrasi. (JawaPos.com)

Pengadilan Tinggi (PT) Padang mengabulkan banding yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pembangunan jembatan Ambayan dan mesjid Agung Solok Selatan dengan terpidana Muzni Zakaria.

Pengadilan Tinggi Padang pun memperberat hukuman Muzni menjadi 4,5 tahun penjara.
Sebelumnya, pada tingkat pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun kepada Muzni. Putusan Pengadilan Tinggi itu tertuang dalam putusan Nomor: 22/TIPIKOR/2020/PT PDG.

“Menyatakan terdakwa Muzni Zakaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ‘Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut’ sebagai mana Dakwaan Alternatif Pertama,” sebagaimana tertulis dalam putusan.

Humas Pengadilan Tinggi Padang, Yulman mengatakan, putusan tersebut dibacakan pada Selasa (1/12) lalu. Sementara, musyawarah pengambilan putusan dilakukan pada Senin (30/11).

Adapun Majelis banding yang memutus perkara ini diketuai oleh Hakim Panusunan Harahap dengan hakim anggota Ramli Darasah dan Firdaus. “Ada penambahan dari tahun menjadi 4 tahun 6 bulan. Sedangkan JPU menuntut 6 tahun, jadi ada penambahan di PT,” kata Yulman.

Tidak hanya itu, dalam putusan hakim juga menjatuhkan hukuman tambah kepada Muzni untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 3,375 miliar. Sebelumnya hakim pada tingkat pertama tidak menjatuhkan hukuman tambahan ini terhadap Muzni.

Hukuman tambahan ini harus dibayarkan oleh Muzni sebesar Rp 2,935 miliar setelah dikurangi Rp 440 juta dari barang yang telah disita oleh KPK sebagai barang bukti. “Selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan inkrah. Jika Muzni tidak membayarnya maka semua hartanya akan disita. Jika tidak mencukupi maka akan dipidana selama 2 tahun,” terang Yulman.

Majelis sepakat, perbuatan terdakwa telah merugikan hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat Kabupaten Solok Selatan untuk mendapatkan dan menikmati Masjid Agung dan Jembatan Ambayan sebagaimana yang telah direncanakan.

Baca Juga:  Fakhrizal Minta Mabes Usut Tuntas Polemik Kasus Tanah Kaum Maboet

Muzni yang merupakan pejabat publik juga tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatannya juga dilakukan dalam pembangunan rumah ibadah, sebagai tempat peningkatan iman dan takwa dibutuhkan masyarakat, bangsa dan negara. “Yang meringankan bagi terdakwa karena dia telah berusia lanjut dan belum pernah dihukum,” ucap Yulman.

Tim Penasihat Hukum (PH) Muzni Zakaria, Audy Rahmat mengaku belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi dari Pengadilan Tinggi Padang terkait putusan terhadap kliennya. “Kita belum dapat resminya, tapi saya sudah mendengar kabar ini dari beberapa media,” ujar Audy.

Soal putusan tersebut, pihaknya belum memutuskan apakah akan menempuh upaya hukum selanjutnya atau tidak. “Sebelum kami menerima salinan putusan yang resmi atau kalaupun nanti hasil putusannya merugikan klien kami, kami akan mendiskusikannya untuk megajukan upaya hukum selanjutnya,” jelas Audy.

Hal senada juga diungkapka Tim JPU KPK Rikhi B Maghaz. Dia juga mengaku belum mendapatkan salinan resmi dari putusan tersebut. Akan tetapi, pihaknya mengapresiasi karena karena permohonan banding yang telah diajukan dikabulkan oleh Majelis Banding.

“Permohonan banding kami yang dikabulkan adalah mengenai penerapan uang pengganti kepada terdakwa Muzni Zakaria atas suap yang diterimanya dari pihak M Yamin Kahar. Terkait amar pidana badan yang ditambah menjadi 4 tahun 6 bulan, kami juga mengapresiasinya,” ujarnya.

Soal menentukan apakah akan menerima atau mengajukan kasasi pihaknya masih menunggu salinan resmi putusan dari Pengadilan Tinggi. “Kami nantinya juga menunggu arahan pimpinan KPK untuk menentukan sikap atas putusan,” katanya. (i)