Sidang Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Hadirkan 3 Saksi

35
Petugas terlihat sedang melayani masyarakat yang mengurus keperluannya di PTSP Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

Sidang lanjutan kasus dugaan pemalsuan tanda tangan dipergunakan untuk membuat sertifikat tanah kaum atas nama pribadi dengan terdakwa Yanti Yosefa, dilanjutkan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Padang, kemarin (4/5). Agenda siding tersebut mendengarkan keterangan saksi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Padang Irawati menghadirkan tiga orang saksi dalam sidang tersebut. Di antaranya dua kerabat kandung terdakwa atas nama Erwin dan Doni, serta seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang Tedi Yusmanto.

Setelah para saksi disumpah, saksi Erwin saat ditanya majelis hakim tentang hubungan antara dia dengan terdakwa, menyampaikan terdakwa Yanti Yosefa merupakan kakak kandungnya. “Benar yang mulia majelis hakim, terdakwa kakak kandung saya dan suaminya merupakan petinggi polisi di Pessel,” ujarnya kepada majelis hakim yang diketuai Yose Ana Roslinda beranggotakan Leba Max Nandoko dan Agnes Sinaga.

Erwin membeberkan dia yang saat itu berada di Batam, pernah ditelepon terdakwa berdomisili di Kota Padang untuk mengirimkan tanda tangan pada secarik kertas kosong. Ini sebagai syarat pengurusan sertifikat tanah kaum atas nama orang tuanya Hj Irnima.
“Awalnya dia (Yanti Yosefa, red) menelpon saya. Katanya, dia mau mengurus sertifikat tanah kaum atas nama orang tua kami. Makanya saya mau mengirimkan tanda tangan pada secarik kertas kosong langsung ke alamat dia,” jelasnya.

Dia menambahkan, baru mengetahui sertifikat tanah tersebut dibuat atas nama terdakwa Yanti Yosefa setelah diberitahu penyidik saat dimintai keterangan untuk berita acara pemeriksaan (BAP) dalam kasus dugaan pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukan kakak kandungnya sendiri.

“Kalau misalnya dari awal saya tahu sertifikat tanah itu dibuat untuk atas nama dia, saya tidak akan mau mengirimkan tanda tangan. Saya maunya sertifikat itu atas nama orang tua,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan saksi kedua, adik kandung terdakwa, Doni. “Kami tidak menginginkan (sertifikat tanah kaum itu, atas nama terdakwa, seharusnya atas nama orang tua saya. Seandainya saya tahu akan terjadi kejadian ini tentu saya akan protes,” tuturnya.

Sementara itu, saksi ketiga dari pihak BPN Padang Dedi Yusmanto mengatakan, selaku petugas administrasi dia tidak mengetahui bahwa ada dugaan pemalsuan tanda tangan dalam proses pengurusan sertifikat tanah kaum dalam kasus ini. “Untuk perkara ini saya tidak mengetahui adanya tanda tangan pemalsuan tanda tangan. Saya baru mengetahui bahwa ada pemalsuan tanda tangan dari penyidik kepolisan,” ucap Dedi.

Menanggapi keterangan para saksi, terdakwa Yanti Yosefa membantah keterangan saksi Erwin dan Doni tersebut. “Saya menolak keterangan saksi pertama dan kedua yang mulia majelis hakim,” sebutnya.

Setelah mendengar semua keterangan para saksi dan bantahan dari terdakwa, majelis hakim memutuskan sidang akan dilanjutkan kembali pekan depan, Kamis (11/6). Agendanya mendengarkan keterangan saksi yang meringankan terdakwa.

Seperti diketahui, dalam dakwan JPU Kejari Padang, kejadian berawal tahun 2004. Saksi Hj Irnimi yang merupakan ibu kandung terdakwa Yanti Yosefa, menyuruh terdakwa mensertifikatkan tanah yang merupakan bagian untuk Hj Irnimi karena takut nanti tanah tersebut dikuasai oleh kaum lainnya.

Pada saat itu, Hj Irnimi meminta agar tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya atas Hj Irnimi. Kemudian terdakwa melengkapi surat-surat untuk pengurusan sertifikat tersebut. Di antaranya dilengkapi adalah satu buah surat pernyataan persetujuan kaum yang ditangani anggota kaum sebanyak 23 orang.

Bahwa pada tanggal 5 Mei 2017 saksi Yefri Hendi yang merupakan kakak kandung dari terdakwa mendapatkan informasi bahwa rumah yang ditempati ibu kandungnya Hj. Irnimi yang merupakan tanah kaum telah disertifikatkan oleh terdakwa.
Mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Yefri Hendi berdomisili di Batam pulang ke Padang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasar berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang  Medan ni Lab 12213/DTF/2018 tanggal 1 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyu Marsudi Kepala Laboratorium Cabang Medan menyimpulkan Tanda Tangan Yefri Hendi (QT) terdapat pada satu lembar pernyataan persetujuan kaum tanggal 12 Januari 2004 yang terdapat pada penerbitan sertifikat Hak Milik no 1442 atas nama Yanti Yosefa adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Yefri Hendi.

Atas dasar itu, saksi Yefri Hendi merasa dirugikan dan melaporkan ke Polresta Padang untuk diproses hukum. Atas perbuatan terdakwa dalam Surat Dakwaan JPU Kejari Padang, terdakwa terancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Pidana. (i)