Dorong Masyarakat Ajukan JR ke MK

16
ilustrasi. (net)

RUU Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR, kemarin (5/10). Banyak pasal yang dipersoalkan dan menimbul pro kontra. Masyarakat pun didorong untuk mengajukan judicial review (JR) atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, problem terbesar UU Cipta Kerja adalah banyaknya muatan atau isi yang ada di dalamnya. ”Berkaitan dengan berbagai macam undang-undang. Sekali lagi, materinya mencangkup berbagai undang-undang,” terang dia saat dihubungi Jawa Pos (grup Padang Ekspres), kemarin (5/10).

Menurut dia, dari sudut ilmu hukum, nama dan muatannya sudah bermasalah. Sebab, UU Cipta Kerja menggugurkan muatan dalam undang-undang yang lain. Dalam ilmu hukum, kata Margarito, tidak ada yang mengatur seperti UU Cipta Kerja. Yaitu, satu undang-undang menggugurkan banyak undang-undang yang lain. Seharusnya, jika ingin mengganti UU, maka harus membuat UU baru yang menjadi penggantinya.

Margarito mengatakan, dari sisi konstitusi, UU Cipta Kerja jelas bermasalah, karena UU yang menggunakan sistem Omnibus Law itu tidak memberikan kepastian hukum. Sebab, bisa saja di saat tertentu menggunakan UU Omnibus Law dan di waktu yang lain menggunakan UU yang lain. ”Kapan-kapan pakai UU yang lain, kapan-kapan pakai UU Omnibus,” terang dia.

Dia pun mendorong masyarakat mengajukan JR ke MK. Serikat pekerja bisa segera mengajukan uji materi ke MK. Ormas, seperti Muhammadiyah, NU, dan ormas lainnya juga bisa mengajukan ke MK. Bahkan, pemerintah juga bisa mengajukan JR, karena da kewenangan perizinan yang diambil pemerintah pusat.

Menurut dia, MK harus mengaambil keputusan agar kondisi bangsa tidak semakin kacau di masa mendatang. Margarito mengatakan, MK harus memastikan apakah UU itu masuk akal dan sudah sesuai dengan kontitusi. ”Saya berpendapat ini tidak sesuai konstitusi. Kenapa tidak sesuai, karena UU itu ingin menciptakan ketidakpastian hukum,” tegas dia.

Baca Juga:  Tangkap Pengedar, Polisi Sita Sabu Seberat 25 Gram dan Pil Ekstasi

Dia menambahkan, ada sejumlah pasal yang dinilai konyol. Misalnya, soal pesangon PHK. Pembayaran pesangon ditanggung perusahaan dan pemerintah. Hal itu jelas-jelas tidak masuk akal. Bagaimana bisa korporasi yang membuat masalah, tapi pemerintah yang ikut menanggung masalah tersebut. Itu sama saja masalah perusahaan dialihkan kepada negara atau masalah perusahaan dialihkan ke rakyat. ”Perusahaan yang ngacau, rakyat yang tanggung,” tegasnya.

Menurut dia, pemerintah adalah rakat. Maka, jika pesangon PHK dibeban juga ke pemerintah, rakyat lah yang ikut menanggung. Aturan itu jelas sangat jahat. Dia menilai, negara sudah menyerah ke korporasi. ”Lebih jahat, ini jahat, lebih jahat dari kapitalis. Ini sangat jahat,” ungkap dia.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya mengatakan, konstitusi adalah yang tertinggi dalam negara hukum. Maka,undang-undang dan peraturan apapun yang berada dibawah konstitusi bisa diuji konstitusionalitasnya. Jika pihak tertentu menilai bahwa sebuah undang-undang bertentangan dengan konstitusi, mereka bisa bisa mengajukan uji materi, baik secara materil maupun formil. ”Begitu juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja di setujui oleh DPR bersama Pemerintah,” terangnya

Politikus Partai Nasdem itu mengatakan, beberapa substansi UU Cipta Kerja yang sempat menjadi kontroversi di publik, sebenarnya sudah diperjuangkan maksimal di dalam pembahasan di DPR. Namun, DPR juga tidak dapat sepenuhnya memaksakan kehendaknya dalam proses-proses politik yang terjadi. ”Silakan saja jika kelompok-kelompok yang merasa UU Cipta Kerja ini belum memenuhi harapannya, dapat mengajukan constitutional review atas pengaturan hal tersebut,” tuturnya.

Menurut Willy, semangat dalam UU Cipta Kerja adalah menciptakan lebih banyak lapangan kerja di masa depan. Apalagi setelah Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Dia berharap UU itu bisa segera diimplementasikan, sehingga masyarakat juga melihat dampak nyata dari adanya aturan yang memudahkan investasi dan menjalankan usaha. (lum/jpg)