Kuasa Hukum Epyardi Bantah Kliennya Lakukan Pencemaran Nama Baik

37

Suharizal, Kuasa Hukum Bupati Solok Epyardi Asda

Kuasa Hukum Bupati Solok Epyardi Asda membantah kliennya telah melakukan suatu tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasalnya, video berdurasi 1 menit 31 detik tersebut dibagikan di WhatsApp Group yang bersifat terbatas atau tertutup.

Hal ini mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman kriteria implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ditandatangani Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri pada 23 Juli 2021.

“Jadi sesuai SKB tersebut, ini bukanlah suatu tindak pidana, karena video 1 menit 31 detik itu dibagikan ke dalam WhatsApp Group TOP100 yang sifatnya terbatas dan tertutup,” kata Suharizal, Kuasa Hukum Epyardi Asda kepada wartawan saat konferensi pers, di Padang, Minggu (11/7/2021).


Suharizal menjelaskan, pengambilan video dilakukan saat pertemuan pada 1 Juli 2021 di Ruang Bupati Solok. Pertemuan berawal dari mosi tidak percaya dari 27 Anggota DPRD Kabupaten Solok kepada Ketua DPRD Kabupaten Solok.

Pertemuan ini dihadiri lebih dari 10 orang Anggota DPRD Kabupaten Solok dari semua fraksi, termasuk Sekda Kabupaten Solok. Diskusi mengenai mosi ini, lanjut Suharizal, semakin memanas bahkan sampai mengarah pada topik bupati mengintervensi partai politik.

“Lalu bupati berinisiatif untuk merekam video dan meminta izin kepada semua pihak yang hadir. Jadi video diambil atas kesepakatan semua yang hadir. Sebenarnya video yang diambil berdurasi 45 menit. Tapi yang dibagikan ke dalam WhatsApp Group hanya 1 menit 31 detik,” ujarnya.

Menurutnya, narasumber dalam video 1 menit 31 detik yang dibagikan dalam WhatsApp Group TOP100 itu adalah Septrismen. Sementara Epyardi hanya sebagai moderator yang memberikan penekanan-penekanan atas apa yang disampaikan Septrismen.

“Tujuan bupati membagikan video ke dalam WhatsApp Group TOP100 hanya ingin mengklarifikasi, karena ribut-ribut soal mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD dan isu bupati mengintervensi partai politik itu sebelumnya diperbincangkan dalam WhatsApp Group TOP100 itu,” terangnya.

Baca Juga:  Bantah Dugaan Korupsi Dana Pokir, Ilham Maulana Beri Klarifikasi

“Makanya, Bupati terpanggil untuk membagikan video itu. Sebab TOP100 ini merupakan group yang aktif dan ekslusif di mana para pesertanya terdiri dari intelektual, akademisi, tokoh-tokoh publik, tokoh pers senior sehingga Bupati berkepentingan untuk membagikan video itu,” sambung Suharizal.

Namun pihaknya mempertanyakan dari mana Dodi Hendra selaku Ketua DPRD Kabupaten Solok mendapatkan rekaman video yang dibagikan dalam group tersebut. Pasalnya, yang bersangkutan tidak masuk dalam keanggotaan WhatsApp Group TOP100.

“Sementara group ini memiliki aturan teknis, baik itu rule, norma, etik, yang telah disepakati terkait dengan tata tertib anggotanya. Salah satunya tidak dibenarkan untuk menyebarkan konten pembicaraan anggota group ini. Nah, sampai kini tidak diketahui siapa yang membagikan video kepada Dodi,” ucapnya.

Kendati demikian, Suharizal menyampaikan, kliennya tidak akan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang telah menyebarluaskan video kepada pihak di luar keanggotaan WhatsApp Group TOP100 tersebut. Selain karena sulit, juga hanya menyisakan upaya hukum perdata bukan pidana.

“Jadi sekali lagi kami tegaskan ini bukan merupakan delik penghinaan dan atau pencemaraan nama baik. Percakapan dalam video itu hanya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan,” sebutnya.

Terkait pelaporan Bupati Solok Epyardi Asda oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra kepada Polda Sumbar pada Sabtu (9/7/2021), atas dugaan pencemaran nama baik, Suharizal mengungkap pihaknya menyerahkan proses hukum kepada penyidik Polda Sumbar.

“Kita serahkan kepada Polda Sumbar untuk mencari keadilan bagi masing-masing pihak. Tujuan kita menjelaskan ini hanya untuk mengklarifikasi, begini lho ceritanya, begitu,” tutur Suharizal. (idr)