Sikapi Rancangan Perpres Pelibatan TNI dalam Terorisme

ilustrasi. (net)

Rancangan peraturan presiden berkaitan dengan pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme kembali mendapat sorotan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan sikap. Mereka mengingatkan pemerintah tidak memberi wewenang terlampau jauh kepada TNI.

Komisioner Komnas HAM Chairul Anam menyatakan bahwa surat tersebut sudah dikirimkan sejak Juni lalu melalui surat nomor 056/TUA/VI/2020. Dia meminta agar pembahasan rancangan peraturan presiden itu dilaksanakan terbuka dan transparan. ”Sebagai bagian dari proses pembentukan hukum yang menghormati hak partisipasi publik,” kata dia kemarin (10/8).

Sampai saat ini, Anam menyampaikan bahwa Komnas HAM tetap menginginkan supaya rancangan perpres tersebut disesuaikan dengan kerangka criminal justice system. Tidak mengaju war model seperti spirit yang tertuang dalam undang-undang nomor 5 tahun 2018. Tujuannya tidak lain demi menjaga TNI agar tidak keluar koridor.

Komnas HAM mengakui, TNI bisa saja terlibat dalam penanggulangan terorisme. Namun keterlibatan itu bersifat bantuan lewat mekanisme operasi militer selain perang (OMSP). ”Sebagaimana diatur dalam UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI,” imbuh Anam. Menurut dia, pasal 7 ayat (3) peraturan tersebut sudah jelas menyatakan aturan pelibatan TNI.

Merujuk aturan tersebut, Anam menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme bersifat ad hoc, tidak permanen. Selain itu, untuk melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme juga harus berdasar politik negara dan menyesuaikan APBN. Lebih lanjut, Komnas HAM menyatakan, TNI tidak boleh menjadi bagian instansi utama dalam penanggulangan terorisme.

Baca Juga:  Lagi, 4 Pemalak Ditangkap

Pemerintah tetap harus mengedepankan Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). ”Sehingga tidak akan tumpang tindih dalam implementasi dan tata kelola,” jelasnya. Dari kacamata Komnas HAM, penanggulangan terorisme mestinya tetap melalui penegakan hukum pidana. Polri sebagai penegakan hukum yang dinilai paling berwenang.

Tidak hanya Komnas HAM, rancangan perpres pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme juga menuai sorotan berbagai aktivis HAM. Mereka khawatir pelibatan TNI dalam urusan tersebut membuat institusi militer tanah air keluar batasan. Karena itu, mereka juga menyuarakan supaya rancangan perpres tersebut dibahas secara terbuka.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD tidak membantah perdebatan soal pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme masih terjadi. Namun demikian, pemerintah sudah bicara dengan semua pihak yang punya kewenangan terlibat dalam penanggulangan terorisme.

Menurut Mahfud, selama ini TNI juga sudah sering terlibat dalam penanggulangan terorisme. Dia memastikan, pemerintah mengerti dan paham bagaimana penggunaan TNI dalam penanggulangan terorisme. ”Di mana TNI harus terlibat,” imbuhnya. Dia pun mencontohkan Operasi Tinombala yang masih berlangsung dan turut melibatkan TNI. (syn/jpg)