Elwi Danil: Keberatan Berstatus Tersangka, Bisa Tempuh Praperadilan

Prof Dr Elwi Danil SH MH

Ditreskrimsus Polda Sumbar telah menetapkan Bupati Agam Indra Catri Dt Malako Nan Putiah dan Sekdakab Agam Marthias Wanto sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Mulyadi (Anggota DPR RI).

Dalam kasus ini, Indra Catri dan Marthias Wanto diancam Pasal 45 Undang-Undang ITE, dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun.

Dimintai pendapatnya, Pakar ilmu hukum dari Universitas Andalas (Unand)  Prof Dr Elwi Danil SH MH menyatakan bahwa kasus yang menimpa Indra Catri harus dilihat seutuhnya dari kacamata hukum.

“Penyidik Polri punya kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, seperti termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Angka 14. Bahwa, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana,” kata Prof Elwi Danil, Rabu (12/8/2020).

Jadi syarat untuk bisa menetapkan seorang sebagai tersangka harus  ada Bukti Permulaan. “Apa yang dimaksud Bukti Permulaan dalam KUHAP, tidak dijelaskan. Akan tetapi kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya tahun 2014 menetapkan bahwa, Bukti Permulaan itu adanya dua alat bukti, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP,” terang Elwi Danil.

Elwi Danil menjelaskan, apabila sudah ada dua alat bukti, Penyidik dapat menetapkan seorang jadi tersangka pelaku tindak pidana. “Alat bukti itu bisa saja keterangan saksi, keterangan ahli, bisa bukti surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa. Kalau keterangan terdakwa nanti di Pengadilan,” ungkap Elwi Danil.

Baca Juga:  Perempuan Lansia Ditemukan tak Bernyawa

Di sisi lain, terkait kasus ini dikait-kaitkan dengan unsur politik, mantan Dekan Fakultas Hukum Unand itu mengatakan dengan tegas bahwa hukum tidak boleh dilihat dalam kacamata politik.

“Selama penyidik telah menentukan dua alat bukti, maka boleh menetapkan seorang sebagai tersangka. Kalau ada keberatan terhadap hal itu, ada saluran hukum untuk mengujinya. Dalam hal ini Praperadilan. Intinya jangan melihat hukum dalam kacamata politik. Jika polisi telah menetapkan tersangka, polisi tidak boleh mundur, kalau mundur berarti mencoreng mukanya sendiri,’’ ungkap Elwi Danil.

Jumat Gelar Perkara

Seperti diketahui, Polda Sumbar menetapkan Indra Catri dan Martias Wanto sebagai tersangka setelah melakukan gelar perkara, Jumat (7/8/2020) lalu di Mapolda Sumbar. Mereka ditetapkan sebagai tersangka berdasar surat penetapan nomor 32/VIII/2020/Ditreskrimsus, dan nomor 33/VIII/2020/Ditreskrimsus tanggal 10 Agustus 2020.

Kasusnya sudah P-21 setelah dilakukan pendalaman, termasuk meminta keterangan saksi yang berjumlah 18 orang. Ada saksi ahli IT, ahli bahasa, kriminolog, hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik di Bareskrim Mabes Polri. (hsn)