Terima Laporan Dugaan Illegal Fishing, Begini Respons Senator Sumbar

Sebanyak 180 unit lamparan dasar atau pukat harimau ilegal (illegal fishing) diduga beroperasi di perairan Pantai Muaro Kandis, Kecamatan Linggo Sari Baganti Air Haji, Pesisir Selatan.

Laporan dari warga Muaro Kandis itu, membuat anggota DPD RI asal Pessel, Sumbar Alirman Sori kaget.

Untuk memastikan informasi dari warga bernama Muas tersebut, Alirman langsung menuju Muaro Kandis dan menemui wali nagari setempat, Elkamsi, Sabtu (14/11/2020).

Dalam pertemuan itu, Elkamsi mengungkapkan lebih kurang 180 unit lamparan dasar atau pukat harimau beroperasi di perairan pantai Muaro Kandis, Air Haji, Pessel.

Menurutnya, sejak beroperasinya lamparan dasar itu, telah mengancam kehidupan nelayan tradisional yang tinggal di Muaro Kandis. “Karena lamparan dasar meluluhlantakan kawasan beroperasinya nelayan tradisional,” tegasnya.

Tokoh masyarakat Muaro Kandis, Kamar yang ikut mendampingi wali nagari juga turut menegaskan bahwa lamparan dasar itu memang beroperasi di Pantai Muaro Kandis.

“Kami nelayan tradisional terancam tidak dapat melaut. Karena kawasan wilayah tangkap nelayan tradisional dikuasai lamparan dasar. Kehidupan dan perekonomian mati,” ujar Kamar.

Elkamsi dan Kamar berharap Anggota DPD RI Alirman Sori dapat menindaklanjuti aspirasi masyarakat nelayan Muaro Kandis  untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang.

Baca Juga:  Ada Pungli? Warga Bisa Lapor ke Rumah Aspirasi atau Hubungi Nomor Ini

“Agar pihak berwenang bisa  menghentikan dan menangkap serta menindak beroperasinya lamparan dasar ilegal di Muaro Kandis,” ujarnya.

Menurut Kamar, apabila tidak ada tindakan dari pihak yang berwenang menghentikan beroperasinya lamparan dasar ilegal itu, dikhawatirkannya timbul keributan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menanggapi laporan tersebut, Alirman Sori yang juga mantan Ketua DPRD Pessel itu berjanji ini membawa persoalan tersebut ke tingkat lebih atas. “Terutama kepada institusi berwenang untuk menangani beroperasinya lamparan dasar di Pantai Muaro Kandis,” katanya.

Apabila pemkab dan jajaran penegak hukum tidak dapat menghentikan beroperasinya lamparan dasar alias pukat harimau di perairan laut Muaro Kandis, maka Alirman Sori akan mendesak pemprov dan penegak hukum di tingkat provinsi untuk bertindak menghentikan dugaan illegal fishing di kawasan perairan nelayan tradisional.

“Apabila pemerintah provinsi bersama aparat penegakan hukum di Sumbar tidak bisa juga menghentikannya, maka kita minta institusi pemerintah pusat turun tangan,” ujar Alirman Sori.(rel)