M Yamin Kahar Jalani Sidang Perdana

Terdakwa M Yamin Kahar saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Padang, kemarin (15/4). (IST)

Perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Masjid Agung Solok Selatan dan Jembatan Ambayan mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang, kemarin (15/4). Dalam sidang tersebut menghadirkan terdakwa Muhammad Yamin Kahar yang diduga memberi suap kepada Bupati Non-Aktif Solok Selatan Muzni Zakaria.

Dalam sidang yang digelar secara tatap muka tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rikhi Benindo Maghaz didampingi Januar Dwi Nugroho, dan Dormain, membacakan dakwaan terhadap terdakwa karena telah memberikan uang kepada penyelenggara negara.

“Sekitar Januari 2018 Muzni Zakaria selaku Bupati Solok Selatan mendatangi rumah terdakwa. Kemudian menawarkan paket pembangunan Masjid Agung Solok Selatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 55 miliar,” kata JPU KPK Rikhi saat membacakan dakwaan setebal 16 halaman.

Dia melanjutkan, terdakwa lalu menanggapi tawaran bupati tersebut dengan menanyakan apakah bisa pekerjaan dibangun terlebih dahulu. Kemudian lalu pembayaran dilakukan dalam beberapa tahun setelah pekerjaan selesai. Muzni mengatakan hal itu tidak bisa dilakukan. Ia meminta terdakwa untuk ikut proses lelang terlebih dahulu.

Pada pertemuan tersebut terdakwa yang merupakan pemilik Group Dempo mengenalkan direktur yang biasa menangani proyek pemerintah kepada Muzni. Sedangkan Muzni mengatakan agar menelepon kepala dinasnya jika berminat terhadap proyek.

Beberapa hari setelah pertemuan dengan terdakwa, Muzni kemudian memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUTRP, Ketua serta sejumlah anggota Kelompok Kerja pelelangan proyek pembangunan Masjid Agung Solok Selatan. “Untuk memberi arahan agar paket pembangunan Masjid Agung Solok Selatan dimenangkan oleh perusahaan yang digunakan terdakwa, termasuk paket pembangunan Jembatan Ambayan,” lanjut jaksa.

Dari dakwaan yang dibacakan jaksa juga diketahui perusahaan yang diikutkan lelang bukan perusahaan terdakwa, melainkan perusahaan lain PT Zulaikha dengan kesepakatan fee 12 persen dari nilai kontrak. Setiap pemrosesan tersebut diurus oleh direktur dari terdakwa yang awalnya sempat dikenalkan kepada Muzni Zakaria.

Sementara proyek pembangunan Jembatan Ambayan disiapkan untuk PT Yaek Ifda Cont dengan ketentuan sama memberi fee 12 persen dari nilai proyek. Awalnya proyek tersebut juga ditawarkan ke PT Zulaikha, namun tidak diambil
karena telah mendapatkan proyek Masjid Agung.

Kemudian pada 9-20 Maret 2018 lelang untuk proyek Jembatan Ambayan dibuka. Sedangkan lelang untuk Pembangunan Masjid Agung dibuka pada 3-23 April 2018. Kedua perusahaan itu akhirnya ditetapkan sebagai pemenang. Namun dalam proses lelang yang tengah berjalan, terdakwa disebut telah menyerahkan uang total Rp 475 juta baik untuk Muzni Zakaria dan Kelompok Kerja lelang Jembatan Ambayan serta Masjid Agung.

Uang yang diserahkan terdakwa kepada Muzni melalui direktur serta kepala dinas, atau pemberian uang terhadap Kelompok Kerja (Pokja) dinilai telah melanggar ketentuan. Jaksa menjerat terdakwa dengan dakwaan berlapis. Yakni Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Korupsi, sebagimana, telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Atau kedua Pasal 13 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana, telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum (PH) Halius Hosen, Wilson Saputra, Merry Anggraini, mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan JPU. “Kami dari PH terdakwa, mengajukan eksepsi majelis. Untuk itu kami minta waktu,” ujar Halius Hosen.

Menanggapi hal itu, sidang yang diketuai Yose Rizal beranggotakan Zaleka dan M.Takdir, memberikan waktu kepada PH terdakwa satu minggu. “Baiklah sidang ini kita tunda, dan dilanjutkan kembali pekan depan,” tegasnya.(i)