Belanja Alkes dan Bansos, Hati-hati Pakai Istilah Harga Wajar

Kejati Sumbar Amran serahkan bantuan dari donas pegawai. (Foto-ist)

Meski belum ada laporan kasus dugaan penyelewengan anggaran dan bantuan dalam penanganan pandemi virus korona (Covid-19), namun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar terus melakukan pemantauan.

Hal tersebut dilakukan agar uang rakyat yang digunakan dalam penanganan wabah ini bisa dibelanjakan secara efisien dan akuntabel. Jangan sampai dikorupsi.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Amran mengatakan, sejauh ini setelah dicek oleh jajarannya di lapangan, belum ada laporan yang masuk terkait dugaan penyimpangan.

“Tapi akan tetap kami pantau terus. Lagi pula proses kegiatan masih berjalan. Laporan ini biasanya muncul nanti saat penanganan wabah Covid-19 ini sudah selesai,” ujar Amran, usai membagikan 500 paket sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19, Selasa (21/4/2020).

Menurutnya, kejaksaan akan proaktif, diminta atau tidak diminta akan memonitor terus. “Karena kami harus mengamankan uang rakyat,” imbuhnya.

Ia mengingatkan kembali agar dalam penggunaan anggaran, terutama dalam pembelian alat kesehatan (alkes), bantuan sosial (bansos) dan kegiatan lainnya harus sesuai ketentuan. Penyalurannya harus tepat sasaran.

“Makanya selalu saya tawarkan pendampingan. Pendampingann itu selalu diikuti kejaksaan, LKPP, BPKP, kemudian APIP. Dengan banyaknya yang mengawasi, tidak memungkinkan atau hampir kecil kemungkinan untuk melakukan penyimpangan,” jelasnya.

Dalam kondisi saat ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPKP dan LKPP. Dalam koordinasi itu, terungkap bahwa yang berpotensi “dimainkan” dalam pengadaan alat kesehatan itu adalah penggunaa istilah harga wajar.

Harga HPS (harga perkiraan sendiri) tidak mungkin karena ketentuan itu berlaku pada kondisi normal, bukan dalam situasi bencana nasional non-alam seperti sekarang. Sehingga pakai harga wajar yang efisien dan akuntabel.

“Nah, harga wajar itu harus disimak, wajar yang bagaimana. Harus ada upaya-upaya dari pemerintah daerah atau gugus tugas berkoordinasi antar-gugus tugas dalam satu provinsi atau dengan gugus tugas lainnya, untuk menginformasikan. Umpamanya beli masker di mana yang lebih murah (efisien), yang wajar itu bagaimana,” ucapnya.

“Sebab kondisi wajar saat sekarang bisa saja mahal dari harga normal tapi yang dimenangkan (dalam pembelian) itu orang yang bisa menyediakan jumlah kebutuhan¬† dalam waktu cepat. Dalam kondisi ekonomi terdampak Covid-19 saat ini, barang yang terbatas sementara permintaan banyak, itu mau tidak mau akan terjadi lonjakan harga dan permainan harga,” papar Amran.

Oleh karena itu, dia mengingatkan jangan sampai dalam kondisi memakai istilah harga wajar dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki niat tidak baik.

Jangan sampai belanja alat kesehatan atau bantuan tidak sesuai ketentuan dan penyalurannya tak pula tepat sasaran. Sebagaimana banyak kasus serupa, kegiatan itu cuma sampai ke sanak keluarga atau orang-orang tertentu saja, bukan kepada orang yang berhak dan wajib menerima sebenarnya.

“Nah, misalnya pengadaan alat kesehatan. Jangan sampai nanti, ada proyek pengadaan masker atau alat kesehatan lainnya, malah disuruh keluarganya untuk menyediakan. Itu berkemungkinan terjadi karena tidak pakai sistem lelang dan e-katalog,” ingatnya.

Bila hal itu ditemukan, maka pihaknya akan mempelajari dan dalami sedetil mungkin. “Kalau niatnya salah dan tujuannya mencari keuntungan, mau tidak mau ya masuk ke ranah tindak pidana korupsi. Mudah-mudahan di Sumbar, itu tidak kami temukan ya,” harap Amran.

Sebelumnya, Kejati Sumbar menyalurkan bantuan 500 paket sembako kepada masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah seperti petugas kebersihan, ojol, tukang becak, tukang jamu, pedagang kaki lima, yang terdampak secara ekonomi akibat wabah pandemi Covid-19

Pemberian bantuan yang dilakukan secara simbolis di Kantor Kejati Sumbar dan diilanjutkan pembagian secara mobile di Kota Padang tersebut, bentuk kepedulian para pegawai Kejati Sumbar Ikatan Adhyaksa Dharmakarini wilayah Sumbar. (esg)