Lebih Satu Kali Melanggar Bakal Ditahan

Pelanggar Perda AKB yang  terjaring razia menjalani sanksi sosial membersihkan pasar. (IST)

Lintas sektor berkomitmen penegakan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) menyasar seluruh lapisan masyarakat. Penindakan hukum akan ditingkatkan dengan begitu penyebaran Covid-19 bisa dikendalikan di Sumbar.

“Untuk penerapan sanksi kurungan, apabila mereka telah melakukan pelanggaran lebih dari satu kali hakim tidak ragu lagi memutuskan kurungan selama satu atau dua hari. Tentunya mengacu pada aplikasi SiPelada,” kata Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto saat Rapat Koordinasi Criminal Justice System (CJS) di Mapolda Sumbar, kemarin.

Turut hadir Gubernur Irwan Prayitno, Wakapolda, pejabat utama Polda Sumbar, Kajati Sumbar, Kasatpol PP Provinsi, beserta jajaran lainnya. Toni menegaskan Polda Sumbar sendiri sudah menyediakan sel khusus untuk pelanggar Perda AKB. Begitu juga polres se-Sumbar. “Diharapkan akan timbul kesadaran seluruh pihak untuk mematuhi Perda AKB ini,” tegasnya.

Sementara Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menjelasakan Rakor Criminal Justice System adalah sistem peradilan pidana yang mengatur penegakan hukum pidana dijalankan terkait penerapan Perda AKB. “Pemprov bersama kepolisian dan aparat hukum lainnya terus meningkatkan penindakan hukum yang ada pada Perda AKB. Termasuk menerapkan sanksi denda dan pidana kurungan. Penindakan itu dilakukan agar penerapan protokol kesehatan semakin disiplin,” ujarnya.

Bahkan, sebut Irwan, pihaknya telah bekerja sama dengan jaksa dan hakim untuk melakukan sidang di tempat. “Kalau terbukti bersalah melanggar Perda AKB, pihak polres telah menyediakan sel khusus. Semua ini diterapkannya agar masyarakat jera dan patuh terhadap protokol kesehatan,” kata Irwan Prayitno.

Baca Juga:  Jadi Aset Nasional, RUU Daerah Kepulauan jadi Prioritas di Prolegnas

Berdasar data Satpol PP Provinsi dan Kabupaten Kota hingga Senin, 19 Oktober 2020 pukul 15.05  sudah 2.138 orang diberikan sanksi. Rincian sanksi yaitu 76 orang sanksi denda administratif dengan 36 orang dilaksanakan oleh Pemprov, 40 orang dilaksanakan oleh kabupaten kota. Dan 2.062 orang sanksi kerja sosial.

Selanjutnya untuk pelaku usaha sebanyak 48 unit dengan diberikan teguran tertulis dan penyelenggara kegiatan 1 kali teguran.

124 Pelanggar Terjaring
Di sisi lain, tim gabungan penegakan hukum Perda AKB Pesisir Selatan melakukan razia di tiga kecamatan selama tiga hari berturut-turut. Selama operasi tersebut, tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Kominfo, dan Humas itu telah menjaring 124 pelanggar protokol kesehatan.

“Mereka yang terjaring itu karena  tidak memakai masker,” kata Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Pessel, Dailipal.
Pelanggar dalam menjalankan sanksi berupa kerja sosial menggunakan rompi bertuliskan. “Saya Pelanggar Protokol Kesehatan”.

Diharapkan dengan operasi itu, mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan. “Kita selalu mengutamakan pendekatan humanis dan persuasif dalam pelaksanaan operasi di lapangan,” sebutnya. (wni/yon)