KISB Bedah Pidana Informasi Publik, Adrian: Agar tak Jadi Macan Kertas!

25

Pasal pidana informasi termaktub pada Bab IX UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pasal-pasal pidana tersebut ada di Pasal 51 sampai 57.

“Itu faktanya bahwa UU KIP punya karakteristik regulasi tersendiri. Namun, sejak UU KIP efektif berlaku 11 tahun lalu, pasal-pasal itu seakan berada di lorong hampa,” ujar Komisioner bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Sumatera Barat (KISB) Adrian Tuswandi didampingi Panitera Pengganti KISB Kiki Eko Saputra, Senin (22/11/2021).

Menurur komisioner dua periode di KISB itu, ada banyak faktor penghambat dan ketiadaan regulasi tindakan lanjut terkait pidana informasi publik tersebut, membuat pasal-pasal itu seperti ada dan tiada saja.

Untuk membahas itu, Selasa (23/11/2021), pihaknya dari KISB menggelar Focus Group.Discusian (FGD) bertema “Ketentuan Pidana UU 14 Tahun 2008, Problem dan Ketentuan Hukum Penerapannya” di Truntum Hotel Padang.

Adrian yang biasa disapa Toaik di kalangan jurnalis dan pegiat keterbukaan infomasi publik di Sumbar mengatakan FGD adalah bagian dari ikhtiar KISB agar penerapannya bisa optimal dalam keterbukaan informasi publik.

Baca Juga:  Polda Sumbar Hentikan Penyidikan Kasus Mafia Tanah terhadap M Yusuf cs

“Hasil FGD adalah rekomendasi yang akan disampaikan ke KI Pusat dan stakeholder penegakan hukum. Supaya pasal pidana informasi itu tidak menjadi macan kertas saja,” tegas Adrian.

Sementara itu, Kiki Eko Saputra mengataka FGD akan menghadirkan narasumber lintas lembaga. Yakni Komisioner KISB Adrian Tuswandi, Polda Sumbar, Kejati Sumbar, Pengadilan Tinggi Sumbar dan Pakar Hukum Pidana dari Unand.

Pembahasan FGD, kata Adrian tentu akan merujuk ke soal unsur pidana informasi publik, pertanggungjawaban pidana, dan prosedur pemidanaan yang dilakukan.

“Semoga FGD ini bisa mendapatkan solusi dalam penerpaan Bab XI ketentuan pidana di UU 14 tahun 2008,” ujar Adrian.(idr)