Kasus UU ITE, Surat Palsu PDIP Tersebar di Grup WA Relawan Idaman

14

Fakta baru kembali terungkap dalam lanjutan sidang UU ITE yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bukittinggi, Senin (23/5). Ada tiga orang saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU). Diantaranya Zulhendri  St Mangkuto, Yulfa Elti, dan Wilson Godang Napitupulu.

Wilson merupakan Pimpinan Pendeta di Gereja HKBP Bukittinggi sejak Maret 2020. Ia dihadirkan untuk menyingkap isi surat palsu PDIP yang disebut meminta mantan Wako Ramlan Nurmatias membangun gereja di Kota Bukittinggi.

“Gereja HKBP di Jalan Moh Syafei mampu menampung 260 jemaat, cukup untuk satu kali ibadah semuanya masuk. Jumlah jemaat di Bukittinggi ini pun sedikit,” ujarnya.

Dalam pembangunan gereja, lanjut Wilson, sumber dana berasal dari bantuan banyak pihak mulai dari donatur pribadi, bantuan mitra HKBP, serta program rutin tahunan berupa iuran jemaat.

“Juga ada bantuan dari pemerintah karena gereja ini kan Cagar Budaya. Dulu ada bantuan pemugaran pagar dari Kodim,” sebutnya.

Wilson menegaskan pihaknya tidak memiliki kontrak politik dengan partai manapun, termasuk kandidat calon Wali Kota.

“Jamaat HKBP itu multi partai, maka tidak bisa diminta untuk memilih calon tertentu. Saya baru bertugas di Bukittinggi sejak 8 Maret 2020, lalu saya audiensi ke Wali Kota sekitar bulan April. Tidak ada komitmen apapun waktu itu, tidak boleh, hanya audiensi sebagai pendeta yang baru datang ke Bukittinggi,” pungkasnya.

Di lain pihak, Yulfa Elti saksi lainnya yang dihadirkan JPU mengaku turut serta menyebarkan informasi tentang isi surat palsu PDIP tersebut. Namun, ia berkelit tidak menyebarkannya dalam bentuk foto, melainkan hanya meneruskan isi pesan di grup Whatsapp.

Baca Juga:  Satgas BLBI Sita Dua Hotel dan Lapangan Golf, Total Senilai Rp 2 Triliun!!

“Sudah masuk saja ke HP saya. Saya tidak tau siapa yang kirim. Hati saya iba karena melihat ada pesan WA menyebut bahwa Ramlan akan membangun gereja. Maka saya teruskan ke Grup Whatsapp “Idaman Badunsanak” (Grup WA relawan Irwandi-David Chalik). Jadi bukan foto, bukan pula surat, hanya chat itu yang saya kirimkan,” ujarnya.

“Saya tidak pernah menerima foto dan tidak terima surat. Jika itu disebutkan di BAP polisi maka itu salah, saya bersedia tanya lagi ke polisi,” tambahnya.

Atas pengakuan itu, Majelis Hakim PN Bukittinggi yang diketuai Rinaldi beranggotakan Meri Yenti dan Melky Salahudin memerintahkan JPU untuk mendatangkan penyidik kepolisian ke persidangan selanjutnya.

“Saksi hadir lagi ke sini di sidang berikutnya. JPU harus juga mendatangkan penyidik,” perintah Rinaldi.

Sidang itu akhirnya ditutup dan dilanjutkan 30 Mei 2022 mendatang dengan agenda menghadirkan empat orang saksi ahli.

Diberitakan sebelumnya kasus UU ITE ini berawal dari postingan terdakwa Redol Hidayah yang berisi surat palsu PDIP. Surat itu ditujukan kepada Mantan Wali Kota Ramlan Nurmatias yang kembali mencalonkan diri di Pilkada 2020. Penegak hukum lalu menjerat terdakwa dengan dua pasal sekaligus yaitu berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan isu SARA. (ryp)