Polda Sumbar Ungkap Kasus Mafia Tanah, 4 Orang jadi Tersangka

Direskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Imam Kabut Sariadi memperlihatkan barang bukti kasus mafia tanah.

Polda Sumbar mengungkap dugaan mafia tanah yang terjadi di Kota Padang. Dalam kasus ini, Ditreskrimum Polda Sumbar menetapkan empat tersangka.

Direskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Imam Kabut Sariadi didampingi Kabid Humas Kombes Pol Satake Bayu Setianto, Kasubdit II Ditreskrimum AKBP Fahmi Reza, dan Kasubbid Penmas AKBP Nurbaiti dalam rilisnya mengatakan, keempat tersangka berinisial EPM, LH, MY dan YS.

“Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan LP/182/IV/2020/SPKT-Sbr tertanggal 18 April 2020 atas nama Budiman,” kata Kombes Pol Imam Kabut Sariadi.

Dijelaskannya, korban Budiman mengaku memiliki tanah di Kelurahan Air Pacah seluas 4.000 meter persegi dengan Surat Hak Milik (SHM) nomor 1061, SHM 1015, SHM nomor 833 dan SHM 836 dengan status terblokir di BPN Padang.

Kemudian tersangka EPM meyakinkan korban dirinya selaku pemilik tanah berdasarkan putusan Landraad 90 1931 atas kuasa dari tersangka LH.

“Tersangka EPM ini mengaku dapat membantu membuka blokir dan meyakinkan korban agar menyerahkan uang Rp 1,35 miliar sebagai biaya pelepasan hak yang dibayarkan secara tunai dan transfer,” ujarnya.

Selanjutnya, dalam transaksi tersebut terjadi pada Maret 2016 di salah satu hotel di Padang.

Untuk modus pelaku, kata Imam, pelaku meyakinkan korban kalau dirinya dapat membantu pelepasan hak di BPN Padang dengan membuat surat damai dan pelepasan hak atas kaum Maboet.

Kombes Pol Imam menambahkan, peran dari masing-masing tersangka mulai dari pelaku EPM berperan meyakinkan korban dengan dokumen yang dinyatakan sebagai bukti kepemilikan. Kemudian menandatangani surat kesepakatan pelepasan hak Kaum Maboet yang isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

“Pelaku ini telah menerima uang Rp 1,35 miliar dari korban Budiman dan Rp 8,5 miliar dari Adrian Syahbana,” ucapnya.

Untuk tersangka LH, berperan meyakinkan korban bersama tersangka utama, membuat dan menandatangani surat kuasa kepada EPM. Ikut menandatangani surat kesepakatan pelepasan hak kaum Maboet yang isinya tidak sesuai dengan sebenarnya.

“Dari korban pelaku menerima Rp 500 juta,” imbuhnya.

Sedang tersangka MY, berperan memberi kesempatan kepada pelaku EPM dan LH serta membuat surat kuasa yang isinya tidak benar dan menerima Rp 300 juta.

Kemudian tersangka YS berperan dengan sengaja memberi kesempatan tersangka EPM dan LH berbuat kerusakan dan menerima uang Rp 300 juta dari tersangka EPM setelah korban membayarkan uang perdamaian.

Saat ini, barang bukti yang telah disita mulai dari dokumen, handphone, 2 buku tabungan, 1 unit mobil Toyota Landcruiser, dan 2 unit apartemen yang berada di Kalibata City.

“Terhadap tersangka disangkakan Pasal 263 atau Pasal 378 jo 55 jo 56 KUHP,” terangnya.

Untuk berkas perkara korban Budiman telah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumbar (Tahap I). Kemudian, pengembangan laporan Budiman dan Adrian Syahbana dengan Pasal 3, 4 dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Kita terus melakukan pengembangan terkait kasus ini. Banyak laporan yang masuk dan kita tindaklanjuti,” tukasnya. (rel/hsn)