Positif Narkoba, Polisi Disanksi Pidana

23
Kapolda Sumbar, menghadirkan keluarga personel saat penandatanganan perjanjian tidak menggunakan narkoba kembali bagi personel, kemarin (26/4). (Sy Ridwan-Padang Ekspres)

Peredaran narkoba di Sumbar tidak hanya menyasar masyarakat awam, ASN dan remaja. Namun barang haram itu juga sudah merambah ke institusi penegak hukum. Hal itu dibuktikan dengan ratusan personel kepolisian yang ditindak karena terlibat dalam penggunaan narkoba. Pada 2021 ini, Polda Sumbar sudah menerapkan sanksi pidana bagi personel yang urinenya positif narkoba.

Senin (26/4), Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto melakukan penandatanganan perjanjian dengan personel yang pernah terlibat narkoba dari rentang 2015-2021 di jajaran polres-polres Polda Sumbar. Ada 286 personel yang melakukan perjanjian.

Dalam penandatanganan itu, ikut dihadirkan keluarga para personel seperti, orang tua, istri dan anak-anak mereka. Keluarga sebagai saksi sehingga mereka ke depan mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Penandatanganan perjanjian langsung dilakukan di ruang Jenderal Hoegeng lantai IV Mapolda Sumbar dan secara virtual untuk personel yang di jajaran polres. Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto menyebutkan pihaknya mengagendakan khusus untuk mengumpulkan anggota Polda Sumbar yang pernah menyalahgunakan narkoba.

Tentunya personel itu sudah melaksanakan sidang disiplin maupun kode etik atas kesalahan yang mereka lakukan.“Ini penandatanganan pernyataan untuk tidak menggunakan atau menyalahgunakan narkoba lagi,” kata Irjen Pol Toni Harmanto.

Hal itu katanya, sejalan dengan program prioritas Kapolri pada Transformasi Pengawasanan. Pihaknya selama tahun 2021 ini Polda Sumbar telah melakukan tes urine kepada 1.841 personel dan ditemukan sebanyak 13 personel terindikasi positif menggunakan narkoba.

Ia berkomitmen, institusi kepolisian harus bersih dari barang haram itu. Dan semua itu harus dimulai dari para personel sebagai contoh dan pengayom masyarakat.
Toni merefleksi, dari tahun 2015 sampai 2021, personel Polda Sumbar yang telah menjalani sidang disiplin dan kode etik berjumlah 286 personel atau 2,9 % dari jumlah personel Polda Sumbar yakni berjumlah 9.861 personel.

Dari jumlah tersebut, yang telah diputus dengan sanksi pemberhentian tidak dengam hormat (PTDH) sebanyal 33 orang atau 11,5 %. “Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan kita semua, mengingat bahwa kita masih perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap anggota Polri,” ucap Irjen Pol Toni.

Baca Juga:  Antisipasi Napi Kabur, Lapas Dibenahi

Dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota, ia menyebut Polda Sumbar telah melakukan berbagai upaya, mulai dari pembinaan oleh para kasatker, rehabilitasi, proses disiplin dan kode etik. “Dan mulai awal tahun 2021 ini, kita sudah mulai memproses secara pidana terhadap anggota polri yang memiliki hasil tes urine positif mengkonsumsi narkoba,” tegasnya.

Hal itu merupakan komitmen pihaknya dan sudah tegaskan secara rutin pada berbagai kesempatan, kepada seluruh personel. “Tidak ada toleransi bagi para pengguna narkoba, mengingat dampak negatif yang sangat luar biasa baik bagi individu maupun institusi Polri,” tegas jenderal bintang dua tersebut.

Lanjutnya, sejalan dengan penekanan Kapolri bahwa untuk menekan penyalahgunaan narkoba di internal Polri dilakukan dengan penerapan sanksi pidana dan PTDH. “Namun demikian dari aspek pembinaan, saya masih memiliki harapan kepada saudara untuk memiliki masa depan yang lebih baik,” ajaknya.

Oleh karena itu pada kesempatan kemarin ia sengaja mengumpulkan personel yang berdasarkan catatan pernah menyalahgunakan narkoba mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2021.

“Sengaja saya mengundang saudara bersama istri masing-masing dengan maksud agar komitmen anda dapat disaksikan langsung oleh istri masing-masing dengan maksud istri anda adalah pengawas dari niat untuk tidak kembali menggunakan narkoba. Oleh karena itu, jadikan momentum ini untuk benar-benar berjanji kepada diri sendiri dan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk tidak pernah menyalahgunakan narkoba lagi,” imbaunya.

Sementara itu Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu menyebutkan personel yang telah melakukan penandatangan perjanjian tidak terlibat kasus narkoba itu diminta aga tidak mengulang kesalahan kembali. Namun jika terbukti masih terlibat setelah perjanjian ini, sanksi tegas akan diberlakukan.“Kita proses pidana sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan,” pungkasnya. (rid)

Previous articleWBP dan Petugas Lapas Shalat Ghaib
Next articleSandiaga-Andre Dukung Pengembangan Desa Wisata Tungkal Selatan