Tiga Komjen Disebut Calon Kapolri, termasuk Boy Rafli Amar

148
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (Dery Ridwanysah/JawaPos.com)

Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid mengatakan, pemberhentian dan pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. DPR RI menurutnya, lebih dalam kapasitas memberikan persetujuan saja.

Hal tersebut dikatakan Jazilul saat menjadi narasumber bersama Anggota Komisioner Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsim dalam Dialektika Demokrasi bertajuk ”Siapa Calon Kapolri Pilihan Jokowi”, di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

”Januari 2021 nanti masa jabatan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis berakhir. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, maka pemberhentian dan pengangkatan Kapolri adalah kewenangan Presiden dengan persetujuan DPR,” kata Jazilul.

Persetujuan DPR terhadap calon Kapolri yang diusulkan Presiden lanjutnya, tanpa melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan. ”Pemberhentian dan pengangkatan Kapolri tak perlu uji kepatutan dan kelayakan di DPR, karena sudah jadi hak proregatif Presiden,” tegasnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memprediksi, Presiden akan mengusulkan satu nama calon Kapolri ke DPR nanti setelah Pilkada serentak selesai pada 9 Desember. ”Kecuali Presiden menganggap ada kebutuhan mendesak, maka Presiden bisa menunjuk Pelaksana tugas Kapolri dan dimintakan persetujuan DPR. Tapi, dugaan saya kebutuhan mendesak itu tidak akan terjadi,” tegasnya.

Baca Juga:  Dua Tersangka Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Padang Ditahan, AS Sakit

Terkait persetujuan DPR terhadap calon Kapolri yang diusulkan Presiden, juga ada batas waktunya. ”Jika dalam waktu 20 hari tidak ada jawaban DPR terhadap usulan calon Kapolri, maka dianggap DPR menerima,” ungkapnya.

Dijelaskannya, dalam Pasal 6 Ayat 11 UU tentang Kepolisian tidak diatur kriteria khusus tentang calon Kapolri. ”Yang ada cuma guiden, yaitu perwira aktif yang ada saat itu. Kalau dilihat kondisi sekarang, ada sekitar 15 orang perwira tinggi bintang tiga dan dua senior Polri.

Tiga di antaranya adalah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar. ”Tiga Komisaris Jenderal itu masuk calon Kapolri saya kira,” ungkap Jazilul.

Wakil Ketua MPR itu menegaskan, semua perwira tinggi aktif di Kepolisian itu cukup baik. ”Karena saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19 yang belum tentu kapan akan berakhirnya, maka dibutuhkan calon Kapolri yang bijak dalam bertindak,” ujarnya. (fas/jpg)