Puluhan Pegawai Minta Tunda Pelantikan

12
ilustrasi. (net)

Masalah tes wawasan kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sebatas nasib 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Bukan pula hanya terkait 51 pegawai bakal kehilangan pekerjaan mulai November tahun ini.

Banyak masalah diungkap pegawai KPK yang mengikuti TWK. Mulai dari pertanyaan ’aneh’ tidak berkaitan dengan kompetensi, tugas, dan tanggung jawab mereka, sampai pertanyaan masuk ranah privat. Walhasil, banyak pihak mengkritik tes itu.

Bukan semata-mata karena hasilnya, melainkan lantaran prosesnya juga diduga sarat masalah. Maka tidak heran, puluhan pegawai KPK membuat banyak laporan. ”Kami sudah melaporkan ke Dewan Pengawas (KPK), ada dua pelaporan,” kata Giri Supardiono kepada Jawa Pos (grup Padang Ekpsres).

Pria yang terakhir bertugas di KPK sebagai Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi itu menyebut, dua laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran etik. Tidak sampai di situ, mereka juga melapor kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berkaitan dengan dugaan terjadinya maladministrasi.

Lalu, melapor kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). ”Karena memang ada pertanyaan dan hak-hak konstitusional yang dilanggar di sana (TWK),” beber Giri.

Tata Khoiriyah salah seorang pegawai KPK yang turut mendapat pertanyaan-pertanyaan aneh dan cenderung melecehkan perempuan saat TWK mengaku sempat bingung. Sebab, dia tidak tahu harus mengadu ke mana. ”Persoalannya adalah dalam proses TWK, tidak ada pihak dari KPK yang mengawal dan menjadi pintu atau jembatan komunikasi,” ungkap Tata.

Padahal, dia menyadari ada masalah dalam tes yang dilakoninya. Kuat dugaan, sambung Tata, banyak yang mengalami hal serupa ketika TWK berlangsung. Namun mereka enggan buka suara. ”Banyak yang tidak bersedia di-publish. Ada yang tidak mau melapor karena takut dan sebagainya,” terang dia.

Karena itu, dia ikut mendampingi saat rekannya melapor kepada Komnas Perempuan. Laporan tersebut sudah ditindaklanjuti. Berdasar informasi yang diterima oleh Tata, komisioner Komnas Perempuan sudah datang ke kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam rangka memproses laporan tersebut.

”Sayangnya kami belum mendapat informasi lebih lanjut secara resmi dari Komnas Perempuan,” imbuhnya. ”Sejauh ini kami masih mengawal laporan di Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan ORI,” tambah dia.

Mencuatnya persoalan TWK juga membuat pegawai KPK yang telah dinyatakan lulus atau memenuhi syarat (MS) bereaksi. Kemarin, Jawa Pos menerima dokumen yang isinya surat untuk pimpinan KPK. Surat tersebut dikirimkan oleh 75 pegawai KPK yang saat ini bertugas di Direktorat Penyelidikan dan sudah dinyatakan lulus TWK. Mereka meminta supaya rencana pelantikan pegawai KPK menjadi ASN ditunda.

Seperti telah disampaikan sebelumnya, pegawai KPK yang lulus TWK dijadwalkan akan dilantik 1 Juni pekan depan. Puluhan pegawai itu meminta supaya pelantikan ditunda sampai ada kejelasan mengenai peralihan status kepegawaian mereka. ”Sesuai dengan aturan, prinsip hukum, dan arahan dari Presiden Joko Widodo,” bunyi surat tersebut.

Menurut mereka, itu penting supaya ke depan tidak ada masalah baru. Baik secara materiil maupun formil. Mereka pun meminta jaminan supaya semua pegawai KPK dilantik menjadi ASN. ”Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, kami tidak mendukung adanya pemberhentian pegawai atau segala bentuk yang berakibat tidak beralihnya pegawai KPK sebagai ASN,” tegas surat itu.

Dalam surat yang sama, mereka meminta hasil tes dibuka secara lengkap dan meminta waktu supaya bisa berdialog langsung dengan pimpinan KPK. Mereka menyebut, KPK bukan sebatas tempat kerja. Melainkan sudah menjadi bagian penting yang mereka anggap keluarga.

Untuk itu, dengan segala hormat, mereka mengirim surat kepada pimpinan KPK. ”Bapak dan ibu pimpinan, ke-75 saudara kami (pegawai yang dinilai tidak lulus TWK), anak-anak bapak ibu semua, bukanlah orang-orang yang tidak cinta bangsa dan negara ini,” ungkap para pegawai Direktorat Penyelidikan KPK.

Penegakan, pencegahan, pembenahan, dan tindakan lain di segala sektor yang koruptif di Tanah Air yang sama-sama mereka lakukan selama ini, lanjut mereka, mestinya turut menjadi alat ukur. Bukan sebatas TWK.

Mereka berharap besar permintaan yang disampaikan lewat surat itu ditindaklanjuti sesegera mungkin. Kekompakan pegawai KPK menyikapi berbagai persoalan berkaitan dengan TWK juga tampak dari 75 pegawai yang dinyatakan TMS.

Sebagai salah seorang yang namanya masuk dalam daftar 75 orang itu, Tata menyatakan bahwa mayoritas di antara 75 pegawai tersebut sudah menyatakan akan menolak bila nama mereka ada dalam data 24 orang yang akan dibina. ”Karena posisi 24 itu pun area abu-abu. Yang lagi-lagi merugikan pihak pegawai,” imbuhnya. ”Kelompok 24 akan dibina dan dites ulang, tanpa ada jaminan bisa bergabung jadi ASN atau tidak. Artinya hanya akal-akalan saja,” sambungnya.

Mereka tetap berpandangan bahwa TWK bermasalah. Apalagi sempat pula ada saling lempar tanggung jawab ketika para pejabat terkait ditanyai mengenai tes itu. ”Ketika ada insiden yang diduga rasis dan melecehkan, pegawai nggak tahu mau mengadu ke mana,” sesalnya.

Sampai masalah TWK satu per satu kelihatan. Baik lewat media massa maupun media sosial masing-masing pegawai KPK yang mengikuti TWK. Kritik pun bermunculan, sorotan kian tajam.

Sayang, semua itu belum cukup membuat pimpinan KPK, serta pejabat lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan TWK mengubah sikap. Mereka tetap bergeming. Bahkan setelah Presiden Joko Widodo memberi arahan. Membuat nada pesimistis mulai terdengar. Namun demikian, ikhtiar tetap dilakukan. Kamis pagi (27/5) perwakilan 75 pegawai KPK datang lagi ke Komnas HAM.

Mereka datang sesuai panggilan Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM. Yudi Purnomo Harahap, Novel Baswedan, dan Sujanarko hadir didampingi oleh Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati. ”Jadi, kami akan lengkapi berkas perkara pengaduan. Kemudian, kami akan menyerahkan tambahan dokumen,” tutur Yudi ketika ditanyai oleh awak media.

Dokumen yang diberikan oleh perwakilan 75 pegawai KPK itu terdiri atas keterangan tertulis dan testimoni dari beberapa pegawai KPK. Baik yang dinyatakan TMS dalam TWK maupun yang lulus TWK. ”Mengenai kejanggalan-kejanggalan yang terjadi saat wawancara ataupun saat tes tertulis,” jelas Yudi.

Dia yakin dokumen itu akan berguna bagi Komnas HAM dalam investigasi TWK untuk alih status pegawai KPK. Dalam kesempatan kemarin, mereka juga memberikan keterangan tambahan kepada Komnas HAM. ”Terkait dengan siapa di pihak KPK yang harus diperiksa dan dokumen-dokumen apa yang harus didapatkan dari pihak KPK,” beber dia.

Yudi bersama Novel dan Sujanarko menyerahkan semua itu karena mereka berharap Komnas HAM bekerja lebih cepat. Sehingga, dugaan pelanggaran HAM dalam TWK segera terungkap. Di luar TWK yang bermasalah, Sujanarko menambahkan, ada indikasi pembasmian Wadah Pegawai (WP) KPK melalui tes tersebut. ”Definisi pembasmian terhadap unit serikat pekerja atau unit wadah pegawai itu secara nyata sebetulnya sudah melakukan pelanggaran HAM,” kata dia.

Indikasi itu tampak setelah hasil TWK disampaikan. Seluruh pengurus inti WP KPK, lanjutnya, dinyatakan TMS. ”Benar-benar diusir dan dibumihanguskan oleh pimpinan KPK,” tambahnya.

Pria yang pernah menjabat sebagai Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Atarkomisi-instansi (PJKAKI) KPK itu menegaskan, masalah yang saat ini terjadi tidak semata-mata soal kepegawaian saja. Melainkan ada dugaan pelanggaran HAM yang cukup kental. ”Karena kami indikasikan ada beberapa lembaga negara yang melakukan pekerjaan secara abuse of power,” tegas dia.

Novel Baswedan pun menyampaikan hal serupa. Dia menekankan bahwa persoalan TWK tidak cuma masalah pegawai yang kehilangan pekerjaan. Ada problem yang lebih serius di sana. ”Bukan sekadar masalah pegawai KPK yang disingkirkan atau kehilangan pekerjaan. Tapi, ini adalah suatu perbuatan dengan sewenang-wenang yang dampaknya adalah masalah hak asasi manusia,” ungkapnya.

Salah seorang penyidik senior di KPK itu menyatakan bahwa dari TWK yang bermasalah tersebut kemudian dimunculkan stigma kepada puluhan pegawai KPK. ”Dituduh dengan cara-cara yang abuse of power seolah-olah bermasalah dalam kebangsaan maupun hal-hal lain yang disebut radikal atau apapun itu,” jelas Novel.

Menurut dia, hal itu sangat berbahaya. Sebab, kata dia, puluhan pegawai KPK itu adalah anak-anak bangsa, warga negara Indonesia, yang sungguh-sungguh berjuang untuk kepentingan negara, namun malah diberi stigma. ”Dan kemudian diusir dari tempat di mana dia sedang berjuang,” kata dia.

Bukan hanya berbahaya untuk para pegawai KPK yang sudah distigma, lanjutnya, itu juga berbahaya bagi siapapun yang berjuang untuk negara melalui pemberantasan korupsi. Novel pun menduga ada persekongkolan di balik TWK.

Karena itu, pihaknya sebisa mungkin bakal membantu Komnas HAM untuk membuat terang dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi dalam proses tersebut. ”Maka kami pegawai KPK juga mengumpulkan fakta-fakta, melakukan langkah yang sungguh-sungguh untuk menunjukkan bahwa kami tidak memaklumi segala bentuk tindakan yang sewenang-wenang,” jelasnya.

Penasihat Hukum 75 pegawai KPK, Asfinawati menambahkan, kemarin pihaknya menyerahkan dokumen setebal 546 halaman kepada Komnas HAM. Dalam dokumen tersebut, terdapat banyak data serta keterangan yang bisa menunjukkan fakta terkait TWK di KPK. ”Yang menunjukkan bahwa tes itu sebetulnya diskriminatif, dan tes itu sudah ditentukan hasilnya sebelum dimulai,” ujarnya.

Berpotensi jadi Temuan Baru
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyatakan bahwa pihaknya sudah cukup banyak menggali data dari perwakilan 76 pegawai KPK. Mulai sekitar pukul 10.00, sampai sekitar pukul 15.00 kemarin proses pendalaman yang mereka lakukan masih belum tuntas.

Namun, Anam cukup gembira dengan progress tidak lanjut laporan para pegawai KPK tersebut. ”Kami juga dikasih satu keterangan yang menurut kami potensial menjadi karakter temuan baru,” kata dia.

Keterangan itu diperoleh melalui penggalian mendalam. ”Semoga itu menjadi sesuatu yang terang bagi kita, terang bagi publik, dan terang bagi bangsa dan negara,” imbuhnya. Menurut Anam, hal itu berpotensi menjadi temuan baru yang dapat membantu timnya melihat bagaimana peristiwa dugaan pelanggaran HAM dalam TWK terjadi. Dengan itu, dia pun semakin yakin bahwa pendalaman yang dilakukan timnya mesti mendapat atensi dari presiden.

Lebih lanjut, Anam memastikan, pihaknya akan memintai keterangan dari banyak pihak secara maraton. ”Besok (hari ini, red) masih ada pemeriksaan, Senin ada pemeriksaan. Jadi, kami mendalami semuanya, semua sisi, semua karakter,” ungkap dia.

Khusus untuk Ketua KPK Firli Bahuri, dia menyebutkan bahwa pihaknya berencana memanggil yang bersangkutan segera. ”Kami merencanakan minggu depan (memanggil Firli),” tegasnya.

Terpisah, terkait proses TWK KPK sendiri, terungkap bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga dilibatkan dalam TWK. Hal ini sempat ditanyakan oleh anggota Komisi III dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BNPT kemarin. BNPT pun akhirnya membenarkan bahwa mereka dilibatkan dalam proses profiling.

”BNPT disebut sebagai salah satu pihak yang dilibatkan dalam TWK yang dilaksanakan pada pegawai KPK. Lantas apa peran yang dilakukan BNPT, apakah membantu materi TWK atau dilibatkan sebagai tim asesor,” ujar anggota Komisi III Aboe Bakar Alhabsyi.

Ketua BNPT Boy Rafli amar pun menjelaskan bahwa mereka dibantu dalam hal profiling dalam tes CPNS tersebut. Pihaknya menugaskan salah satu unit dalam BNPT untuk membantu sesuai arahan BKN. Boy pun menambahkan bahwa karena banyaknya peserta tes, ada banyak lembaga selain BNPT yang dimintai bantuan.

”Kami menugaskan petugas setingkat Eselon 3 bersama-sama dengan tim BKN untuk melakukan profiling. Personel kami yang bergabung di bawah BKN sebagai asesor,” jelasnya. Namun untuk penentuan siapa yang lulus atau tidak lulus, Boy menegaskan itu disesuaikan dengan mekanisme yang ditetapkan BKN.

Tak Ada Upaya Pelemahan
Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan tak ada upaya pelemahan KPK. Menurutnya, arahan Presiden Joko Widodo untuk mengalihtugaskan pegawai KPK menjadi ASN menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga KPK agar bekerja maksimal. ”Dari awal presiden ingin KPK memiliki SDM yang baik dan memiliki komitmen yang tinggi dalam memberantas korupsi,” ucapnya.

Karena itu, pengalihan pegawai KPK menjadi ASN membuat pemberantasan korupsi harus lebih sistematis. ia juga menambahkan, proses alih status pegawai KPK ini memiliki payung hukum. Yakni, amanat UU 19/2019. Selain itu juga PP 21/2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

Ada juga peraturan KPK No 1/2021 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. ”Dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi no 70/2019 presiden mengingatkan alih status kepegawaian harus memegang prinsip tidak merugikan hak pegawai KPK,” ucapnya.

Moeldoko menuturkan bahwa presiden juga menyerahkan pada mekanisme yang berlaku. Yakni, Ketua KPK, Menteri PAN-RB, dan Kepala BKN bisa merumuskan kebijakan yang baik. ”Langkah ini perlu untuk mendapatkan garda depan pemberantas korupsi yang berintegritas dan berjiwa merah putih,” imbuhnya.

Untuk itu, dia inta seluruh pihak memahami maksud pemerintah ini tersebut sehingga isu tidak berkembang. Terkait adanya mereka yang gagal karena tidak lolos TWK, Moeldoko meminta melihat tes ini merupakan wawasan kebangsaan pegawai pemerintahan. ”Selama ini (TWK) sudah berjalan. Tidak hanya KPK saja,” katanya. Soal tidak lulus TWK tidak hanya terjadi di KPK saja. ”Kenapa yang di KPK diributkan,” imbuhnya.

Mekanisme TWK menurut Moeldoko, harus disusun dengan baik. ”KSP merekomendasikan melibatkan NU dan Muhammadiyah,” tuturnya. Alasannya, organisasi keagamaan itu telah teruji mampu merajut simpul kebangsaan. (deb/syn/jpg)

Previous articleRizieq Shihab Divonis 8 Bulan Kasus Petamburan
Next articleNomor Resmi BMKG Sebar SMS Hoax Tsunami