TNI-Polri Tegakkan Disiplin Protokol Kesehatan di Pasar Raya Padang

98
Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto bersama Wakapolda Brigjen Pol Edi Mardianto dan Kadis Pasar Andre Algamar kunjungi Pasar Raya Padang. (Foto: Humas Polda)

Setelah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap III berakhir 7 Juni nanti, Sumbar bakal menerapkan tatanan normal baru (new normal) di tengah pandemi Covid-19.

Untuk mengecek kesiapan menuju tatanan normal baru itu, Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto bersama Wakapolda Brigjen Pol Edi Mardianto mengunjungi Pasar Raya Padang, Jumat (29/5/2020) sore.

Pasar Raya Padang merupakan klaster penularan Covid-19 terbanyak di Sumbar. Dalam kunjungannya, kapolda didampingi Kepala Dinas Pasar Kota Padang Andre Algamar mengecek beberapa tempat berdagang.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, menyebutkan, kunjungan itu untuk melihat kesiapan Pasar Raya menuju new normal dengan mengikuti protokol kesehatan.

“Kapolda Sumbar mengecek kesiapan Pasar Raya Padang sebagai pilot project penegakan disiplin protokol Covid-19 menuju new normal,” katanya.

Dengan mengikuti aturan dan protokol tersebut, diharapkan dapat memutus rantai penyebaran Covid-19. “Sehingga masyarakat nantinya dapat beraktivitas seperti biasanya kembali,” imbuhnya.

Kombes Pol Satake Bayu menambahkan, saat ini di areal Pasar Raya Padang juga telah ada pos pengamanan pendisiplinan yang akan ditempati personel TNI, Polri dan instansi terkait lainnya.

“Ada dua pos pengamanan pendisiplinan, di dekat CGV Padang (sebelumnya Bioskop Raya) dan di simpang Air Mancur. Untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa TNI dan Polri akan berada di titik keramaian untuk mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan.

Pendisiplinan masyarakat bertujuan agar mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sekitar 240 ribu anggota TNI dan Polri diterjunkan pada fase persiapan new normal di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota termasuk di Sumbar.(rel/esg)