Polda Sumbar Bantu Warga 25 Ton Beras, Tiap Polres 10 Ton Beras

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto.

Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar menyiapkan puluhan ton beras yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak virus korona (Covid-19), namun belum terdata sebagai penerima bantuan jaring pengaman sosial dari pemerintah.

Hal itu menindaklanjuti Instruksi Kapolri Jenderal Idham Aziz beberapa waktu lalu yang meminta seluruh Polda dan Polres menyiapkan masing-masing 10 ton beras.

“Untuk Polda Sumbar sendiri menyiapkan 25 ton, sementara masing-masing polres 10 ton beras,” ungkap Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, Kamis (30/4/2020).

Dia menambahkan, sesuai Instruksi Kapolri Jenderal Idham Aziz, beras tersebut nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, namun tidak terdata sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Baik pemerintah pusat, provinsi ataupun kabupaten dan kota.

“Penerima bantuan ini masih dalam proses pendataan. Kalau sudah ada dan lengkap datanya, nanti akan langsung kami bagikan,” kata Kombes Pol Bayu.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis meminta 500 polres menyiapkan masing-masing 10 ton beras dan bahan pokok lainnya, yang diperuntukkan bagi warga terdampak Covid-19 yang belum terdata sebagai penerima bantuan dari pemerintah.

Instruksi tersebut mendapat dukungan dari kalangan DPR. Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni langkah tersebut sangat baik karena banyak warga yang mulai kesulitan memenuhi kebutuhan pangan di tengah pandemi Korona ini.

“Ini langkah luar biasa yang patut diapresiasi karena pada kondisi seperti saat ini, kepolisian juga perlu gerak cepat dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan di setiap kabupaten/kota, khususnya untuk warga miskin yang paling terdampak,” kata Sahroni dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com (Grup Padek.co) di Jakarta, Selasa (28/4).

Menurut politikus Nasdem itu, dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan warag, maka secara tidak langsung, kepolisian juga telah berkontribusi dalam upaya mencegah munculnya aksi kriminal.

Sebab, lanjut Sahroni, tindakan kriminal kerap terjadi karena warga terdesak dengan kondisi ekonominya. Mereka berani mencuri terkadang karena dipaksa kebutuhan untuk makan dan kebutuhan lainnya yang tidak terpenuhi.

“Dengan kebijakan ini, maka Kapolri juga telah secara tidak langsung mencegah terjadinya aksi kriminal yang sangat meresahkan,” katanya.

Lebih lanjut, Sahroni meyakini melalui kebijakan Kapolri tersebut, kepolisian tidak hanya turut menjaga stabilitas keamanan namun juga stabilitas pangan di masyarakat.

“Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa selain menjaga stabilitas pangan, Kapolri juga turut berupaya dalam menjaga stabilitas keamanan,” pungkasnya.(esg/jpg)