Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tito Karnavian Tekankan Pentingnya Kebijakan Publik Berbasis Teori dan Data Ilmiah

Hendra Efison
Penulis: Hendra Efison❯

 


Advertisement

Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sriwijaya, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D.
Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sriwijaya, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D.
PADEK.JAWAPOS.COM--Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sriwijaya, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus disusun berdasarkan teori yang teruji dan data ilmiah yang kuat.

Tanpa dasar ilmiah, kebijakan berisiko gagal karena hanya bersifat coba-coba.

“Teori yang tidak diterjemahkan ke kebijakan hanya akan menjadi wacana akademik. Sebaliknya, kebijakan tanpa teori dan basis data adalah kebijakan coba-coba,” ujar Tito dalam keterangan resmi, Senin (10/11/2025).

Advertisement

Menurut Tito, perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai agen perubahan sekaligus penyeimbang pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Ia menilai kampus tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga harus aktif memberi masukan berbasis riset dan data ilmiah.

“Universitas diisi oleh orang-orang dengan kapasitas intelektual tinggi yang mampu mengubah budaya masyarakat. Karena itu, kampus harus berani memberi masukan berbasis referensi dan data yang akurat,” jelasnya.

Advertisement

Ia menegaskan, perguruan tinggi harus menjadi mitra strategis pemerintah, bukan oposisi.

Kampus berperan sebagai counterbalance yang menyampaikan pandangan objektif dan berbasis penelitian ilmiah.

Soliditas Kampus dan Profesionalisme Aparatur

Tito juga menekankan pentingnya soliditas internal kampus agar peran tersebut berjalan optimal.

“Rektor, jajaran pimpinan, mahasiswa, hingga senat akademik harus kompak. Hanya dengan kekompakan, universitas dapat menjalankan peran strategisnya dalam pembangunan nasional,” katanya.

Selain itu, ia menyoroti perlunya aparatur pemerintahan yang profesional dan efisien untuk memastikan kebijakan berjalan efektif.

“Tanpa aparatur yang profesional, kebijakan yang baik sekalipun tidak akan berjalan optimal,” tegas Tito.(*)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Banjir Berulang Mengancam, Pemko Padang Usulkan Normalisasi Sungai Menyeluruh ke Mendagri

Banjir Berulang Mengancam, Pemko Padang Usulkan Normalisasi Sungai Menyeluruh ke Mendagri

Banjir berulang di Padang mendorong Pemko mengusulkan normalisasi sungai menyeluruh ke Mendagri untuk memperkuat penanganan pascabencana.

Gaji PPPK Bisa Dibayar Pakai TKD, Mendagri Larang Pemda Rekrut Pegawai Baru

Gaji PPPK Bisa Dibayar Pakai TKD, Mendagri Larang Pemda Rekrut Pegawai Baru

Pemerintah memperpanjang masa transisi batas belanja pegawai hingga akhir 2027, memberi ruang pembayaran PPPK dan honorer tanpa rekrutmen baru

Pemko Payakumbuh Dukung Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Lewat Optimalisasi Tambahan TKD

Pemko Payakumbuh Dukung Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Lewat Optimalisasi Tambahan TKD

Pemko Payakumbuh mendukung percepatan rehabilitasi pascabencana melalui optimalisasi tambahan TKD untuk mitigasi dan pemulihan daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer