DPR Desak Kemenhub Prioritaskan Keselamatan Publik di Perlintasan Kereta Api

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menegaskan bahwa peningkatan realisasi anggaran dan penanganan perlintasan kereta api harus menjadi prioritas utama demi keselamatan publik.

Berdasarkan laporan yang diterima Komisi V per 18 November 2025, realisasi keuangan Kemenhub baru mencapai 65,52% dan realisasi fisik sebesar 68,75%. Data ini menunjukkan perlunya percepatan pengelolaan anggaran agar target APBN 2025 dapat tercapai sesuai rencana.

Fokus Titik Rawan Kecelakaan

Zigo Rolanda menyoroti bahwa perlintasan sebidang masih menjadi titik rawan kecelakaan yang membutuhkan perhatian serius, khususnya dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

“Kemenhub harus memastikan bahwa sisa anggaran yang ada benar-benar dialokasikan untuk program yang berdampak pada nyawa dan keselamatan masyarakat, dan penanganan perlintasan sebidang kereta api adalah salah satunya,” ujar Zigo Rolanda dalam rapat.

Ia menekankan bahwa keselamatan publik harus menjadi dasar penyusunan anggaran dan menjadi indikator utama keberhasilan program transportasi nasional.

Dorongan Pembangunan Flyover dan Underpass

Untuk menekan angka kecelakaan, Zigo mendorong pembangunan flyover dan underpass di berbagai titik rawan. Dengan langkah ini, perlintasan sebidang liar dapat dihilangkan secara bertahap.

Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kualitas layanan transportasi nasional.

Percepatan Serapan APBN 2025

Komisi V DPR RI meminta Kemenhub meningkatkan capaian anggaran sesuai masukan anggota dewan. Percepatan realisasi anggaran dianggap penting agar program keselamatan transportasi dapat berjalan optimal.

Dengan penguatan program keselamatan dan langkah cepat di lapangan, Zigo berharap Kemenhub dapat memenuhi target APBN 2025 dan meningkatkan kualitas layanan transportasi di seluruh Indonesia.(*)