Krisis Air Bersih di Padang, Komisi V DPR Minta Cipta Karya PU Segera Turun Tangan

Zigo menyoroti masih maraknya pembangunan hunian yang mengabaikan zona rawan bencana atau zona merah. Ia meminta pemerintah memperketat aturan batas wilayah aman, khususnya di bantaran sungai dan bahu jalan nasional.

“Kita memang ingin penanganan cepat, tetapi tidak boleh sembarangan. Regulasi perizinan perumahan harus diperbarui dan diperketat. Harus ada rekomendasi teknis yang jelas dari pihak berwenang. Jangan lagi ada pembiaran rumah dibangun sangat dekat dengan bibir sungai, karena itu sama saja menjemput maut ketika bencana datang kembali,” tegas Zigo, Selasa (27/1/2026).

Selain persoalan infrastruktur, Zigo menekankan perlunya perlindungan hukum bagi para petugas lapangan. Tanpa perencanaan matang, risiko hukum bagi pelaksana bencana meningkat.

“Perencanaan itu sangat krusial. Jangan karena mengejar target cepat, teman-teman di lapangan bekerja tanpa dasar perencanaan yang kuat. Akibatnya, mereka justru berhadapan dengan persoalan hukum. Negara harus melindungi mereka melalui payung hukum dan manajemen risiko yang jelas,” tambahnya.

Krisis Air Bersih di Padang Jadi Perhatian

Zigo juga mengangkat persoalan krisis air bersih, terutama di Kota Padang. Banyak warga terdampak bencana kini kehilangan akses air bersih karena sumur mereka mengering. Kondisi diperparah karena sebagian besar warga bukan pelanggan PDAM.

“Di Padang, banyak warga yang bergantung pada sumur. Sekarang sumurnya kering dan mereka tidak punya suplai air sama sekali. Karena bukan pelanggan PDAM, mereka kesulitan. Saya minta Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU turun tangan dan memasukkan warga terdampak ke sambungan PDAM secara gratis melalui pendanaan Cipta Karya. Ini murni urusan kemanusiaan, apalagi mata pencaharian mereka sudah hilang akibat bencana,” jelasnya.

Profesionalisme BUMN dalam Pemulihan Bencana

Zigo menekankan agar BUMN yang ditunjuk sebagai pelaksana pemulihan bekerja profesional dan transparan. Laporan pekerjaan harus akurat dan tidak mengklaim pekerjaan pihak lain.

“Jangan sampai terjadi tumpang tindih anggaran. Data lapangan harus jujur. Jika sungai sudah dibersihkan oleh relawan atau pihak swasta dengan alat berat mandiri, jangan kemudian diklaim BUMN sebagai pekerjaannya dalam laporan resmi. Kejujuran data adalah kunci agar anggaran pemulihan benar-benar tepat sasaran,” tegas Zigo.

Berdasarkan data teknis Komisi V DPR RI, dampak bencana meliputi 31 ruas jalan nasional, 41 sungai rusak berat, serta 38.670 unit rumah warga terdampak. Zigo memastikan Komisi V akan terus mengawal seluruh proses pemulihan agar manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.(*)