PADEK.JAWAPOS.COM-Pemerintah bergerak cepat membenahi tata kelola komoditas gula nasional yang selama ini menghadapi tekanan dari sisi hulu hingga hilir.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tiga strategi utama pemerintah, yakni bongkar ratun, pengendalian impor melalui kebijakan Lartas, serta revitalisasi industri gula nasional.
Langkah ini disampaikan usai Rapat Terbatas dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Rabu (8/4/2026).
Evaluasi Hulu: 70–80 Persen Tanaman Tebu Sudah Tidak Produktif
Masalah mendasar dalam sektor gula berada pada rendahnya produktivitas tebu nasional. Berdasarkan evaluasi nasional tahun 2025, sebagian besar tanaman tebu telah melewati usia produktif.
Dari sekitar 500 ribu hektare lahan tebu nasional, lebih dari 300 ribu hektare merupakan tanaman lama yang menjadi penghambat produksi.
Mentan Amran menjelaskan bahwa pemerintah melakukan program bongkar ratun secara bertahap. Sebagai bentuk keberpihakan kepada petani, pemerintah mengalokasikan subsidi untuk bongkar ratun sebesar 100 ribu hektare per tahun selama tiga tahun.
Program ini telah mulai dijalankan sejak 2025 dengan anggaran Rp1,7 triliun dan berlanjut hingga 2026.
Menurut Mentan, langkah tersebut merupakan syarat mutlak untuk meningkatkan produksi dan memastikan petani memperoleh keuntungan yang layak.
Masalah Hilir: Anomali Tata Niaga dan Rembesan Gula Rafinasi
Selain masalah produktivitas, sektor hilir juga menghadapi persoalan serius terkait tata niaga. Mentan Amran menyebut adanya anomali, di mana Indonesia tetap mengimpor gula, tetapi gula lokal justru sulit terserap.
Molase yang dulu dihargai Rp1.900 per liter bahkan turun hingga Rp1.000 per liter pada Maret 2026.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
