Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Diskusi Dewan Pers Bahas Homeless Media dan Masa Depan Pers di Era AI

Heri Sugiarto
Penulis: Heri Sugiarto❯
Diskusi publik Dewan Pers membahas homeless media dan masa depan industri pers nasional di era digital.(Foto: IST)
Diskusi publik Dewan Pers membahas homeless media dan masa depan industri pers nasional di era digital.(Foto: IST)

Advertisement

PADEK.JAWAPOS.COM-Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) telah membawa perubahan besar dalam lanskap media nasional.

Isu ini menjadi fokus utama dalam diskusi publik mengenai dinamika media, masa depan industri pers, serta munculnya fenomena baru yang disebut homeless media.

Forum tersebut digelar di Gedung Dewan Pers, Jakarta, pada Selasa (19/5/2026), dengan menghadirkan Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan RI M. Qodari, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, anggota Dewan Pers dan berbagai organisasi pers seperti SPS, PWI, IJTI, SMSI, ATVSI, ATVLI, PRSSNI, dan AJI.

Advertisement

M. Qodari menyampaikan, saat ini publik mengonsumsi empat kategori media, yaitu media massa/tradisional (cetak, televisi, radio), media online atau new media, media sosial, serta media hoaks/disinformasi.

Namun di luar kategori tersebut berkembang fenomena homeless media, yakni kanal informasi digital yang memiliki pengaruh besar terhadap opini publik tetapi belum memiliki kejelasan kelembagaan dan standar akuntabilitas sebagaimana perusahaan pers.

Menurut Qodari, persoalan utama bukan hanya pada platform medianya, tetapi pada aspek identitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas publik.

Advertisement

Karena itu perlu dipikirkan mekanisme dan kriteria baru agar kanal informasi digital yang berpengaruh memiliki identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun publik.

“Kalau identitas jelas, ada rasa tanggung jawab. Tidak semena-mena menyebarkan informasi,” ujarnya.

Dalam forum itu berkembang pandangan mengenai pentingnya identitas pengelola akun atau kanal informasi digital, termasuk kemungkinan penggunaan identitas resmi atau legalitas dasar, agar tidak anonim dan dapat ditelusuri ketika menyebarkan informasi yang merugikan publik.

Qodari juga menyampaikan bahwa Badan Komunikasi Kepresidenan saat ini sedang membangun sistem komunikasi internal pemerintah agar informasi resmi dapat tersampaikan lebih cepat, lengkap, dan tidak menimbulkan kekosongan informasi yang memicu simpang siur di masyarakat. 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Negara ASEAN Sepakat Lindungi Karya Jurnalistik dari Eksploitasi Platform Digital dan AI

Negara ASEAN Sepakat Lindungi Karya Jurnalistik dari Eksploitasi Platform Digital dan AI

Negara-negara ASEAN sepakati Deklarasi Bali dorong perlindungan hak cipta karya jurnalistik dari penggunaan tanpa izin platform digital/ AI.

Sumpah Pemuda 2026, Yota Balad Ingatkan Anak Muda Pariaman soal Disinformasi dan Perpecahan

Sumpah Pemuda 2026, Yota Balad Ingatkan Anak Muda Pariaman soal Disinformasi dan Perpecahan

Peringatan Sumpah Pemuda di Pariaman menjadi momentum Yota Balad mengingatkan generasi muda menghadapi disinformasi, menjaga persatuan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer