Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dadan Hindayana dan Dua Eks Wakil Kepala BGN Jadi Tersangka Korupsi Program MBG

j
Penulis: jpg❯
Mantan kepala Dadan Hindayana resmi ditahan Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (3/6/2026). (Dery R/ Jawapos.com)
Mantan kepala Dadan Hindayana resmi ditahan Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (3/6/2026). (Dery R/ Jawapos.com)

Advertisement

JAKARTA, PADEK.JAWAPOS.COM – Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebagai tersangka dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (3/6/2026). Penetapan tersangka berlangsung kurang dari 24 jam setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan dari jabatannya.

Selain Dadan, penyidik juga menetapkan dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan tata kelola program MBG sepanjang 2025 hingga 2026.

Ketiga tersangka langsung menjalani pemeriksaan intensif setelah penyidik menggeledah sejumlah lokasi, termasuk Kantor BGN di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sore harinya, Dadan keluar dari Gedung Bundar JAM Pidsus mengenakan rompi tahanan Kejagung tanpa memberikan komentar kepada awak media.

Advertisement

Pelaksana Tugas Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry, membenarkan penetapan ketiga mantan pimpinan BGN tersebut sebagai tersangka.

“Menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan 2026,” kata Jeffry seperti dilansir Jawapos.com.

Advertisement

Korupsi MBG Diduga Libatkan Yayasan Terafiliasi Pejabat

Kasus ini berawal dari penyelidikan terkait tata kelola program MBG yang mengelola anggaran sangat besar. Pada 2025, pemerintah mengalokasikan Rp85,27 triliun untuk program tersebut, kemudian meningkat menjadi Rp268 triliun pada 2026.

Direktur Penyidikan JAM Pidsus Kejagung, Syarief Sulaiman Nahdi, menjelaskan bahwa penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan yayasan mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut penyidik, sejumlah yayasan yang ditunjuk tidak memenuhi syarat dan memiliki keterkaitan dengan para tersangka. Meski tidak memenuhi kriteria, yayasan tersebut tetap memperoleh akses menjadi mitra melalui proses verifikasi yang diduga telah diatur.

“Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka, dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari,” ujar Syarief.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Advertisement
Advertisement