PADEK.JAWAPOS.COM—Rapat paripurna DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan menjadi UU. Persetujuan itu diambil secara bulat tanpa penolakan dari fraksi partai maupun anggota dewan lainnya.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengetuk palu sebagai tanda seluruh fraksi dan anggota DPR menyetujui RUU usul inisiatif DPR tersebut disahkan menjadi UU.
“Sekarang kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui dan disahkan menjadi UU? Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada anggota dewan apakah RUU ini dapat disetujui menjadi UU? Setuju! Terima kasih,” kata Dasco saat memimpin rapat paripurna DPR, Selasa (22/9/2026).
Pembahasan Melibatkan 55 Pihak
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Reforma Agraria, Ahmad Iman Sukri, dalam laporannya mengatakan, dalam rangka meaningful participation penyusunan RUU ini, Badan Legislasi (Baleg) DPR telah melakukan pertemuan dengan 55 pihak.
Pihak-pihak tersebut antara lain akademisi, praktisi, organisasi masyarakat sipil, perusahaan swasta dan daerah, serta kementerian/lembaga.
Sedikitnya ada 15 substansi yang disepakati dalam rapat kerja pembahasan tingkat I RUU antara DPR dan pemerintah.
Pertama, pengaturan penyelenggaraan reforma agraria melalui hak menguasai negara untuk menjamin pemenuhan, pemulihan, dan pengakuan hak rakyat atas tanah serta sumber agraria lainnya. Pengaturannya juga memprioritaskan kemanfaatan bagi subjek reforma agraria.
Kedua, perencanaan reforma agraria dilakukan melalui peta jalan yang memuat arah kebijakan, target tahapan, prioritas, strategi pelaksanaan, dan indikator kinerja.
Ketiga, penetapan lokasi prioritas reforma agraria, termasuk kriteria dan penerapannya. Lokasi prioritas antara lain didasarkan pada ketimpangan penguasaan dan pemilikan lahan, konflik agraria, tanah terlantar, kemiskinan, tanah absentee, serta penguasaan lahan yang melebihi batas maksimum.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
