Nevi Zuairina Minta Deteksi Dini Penyakit Hewan Diperkuat hingga Daerah

PADEK.JAWAPOS.COM — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina meminta pemerintah memperkuat sistem surveilans penyakit hewan berbasis deteksi dini hingga ke tingkat daerah.

Permintaan itu tersebut disampaikan Nevi dalam rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar, Bali, pada 19 September 2026. BBVet Denpasar merupakan salah satu unit veteriner pemerintah yang wilayah kerjanya mencakup Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Nevi meminta pengendalian penyakit hewan tidak hanya mengandalkan tindakan setelah kasus ditemukan. Menurutnya, surveilans perlu berjalan secara rutin agar risiko dapat dikenali lebih awal dan memberikan waktu bagi pemerintah maupun peternak untuk melakukan langkah pengendalian.

“Surveilans harus mampu membaca risiko lebih awal sehingga pemerintah dan peternak memiliki waktu untuk melakukan pencegahan,” ujar Nevi kepada Padang Ekspres.

Bali Memerlukan Perhatian

Nevi menilai Bali memerlukan perhatian dalam pengawasan penyakit hewan karena mobilitas hewan dan komoditas antarwilayah berlangsung melalui sejumlah jalur transportasi.

Ia secara khusus menyoroti lalu lintas ternak antarpulau melalui Pelabuhan Gilimanuk dan Padangbai, yang menurutnya membutuhkan pengawasan terhadap penyakit seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD), termasuk pengawasan terhadap Hewan Pembawa Rabies (HPR).

Kondisi tersebut sejalan dengan fungsi pengawasan karantina di Bali. Setiap pengiriman hewan antarpulau wajib dilaporkan kepada petugas karantina dan memenuhi persyaratan kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit dari satu wilayah ke wilayah lain.

Pengawasan di dua jalur tersebut telah menjadi bagian dari kegiatan karantina. Pada Mei 2026, misalnya, Karantina Bali menahan 25 ekor sapi di Satpel Gilimanuk karena dokumen karantinanya dinyatakan tidak valid. Otoritas karantina saat itu mengingatkan bahwa lalu lintas hewan dapat membawa risiko penyebaran PMK, LSD, dan penyakit zoonosis.

Di Padangbai, Karantina Bali pada Agustus 2026 menggagalkan lalu lintas 482 ekor burung tanpa dokumen karantina dan menyebut pengawasan dilakukan untuk mengurangi risiko masuk dan tersebarnya penyakit hewan karantina.

Surveilans Aktif dan Pasif Perlu Diperkuat

Nevi mendorong penguatan surveilans aktif melalui pengambilan dan pengujian sampel secara berkala. Pada saat yang sama, surveilans pasif perlu didukung pelaporan cepat ketika ditemukan kesakitan atau kematian hewan yang tidak biasa.