Dua Tahun Prabowo-Gibran, Penguatan SDM dan Ketahanan Ekonomi Jadi Modal Pembangunan

PADEK.JAWAPOS.COM – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum evaluasi terhadap kinerja pemerintah, mulai dari ketahanan ekonomi, program sosial, hingga upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

Di tengah ketidakpastian global, keberlanjutan kebijakan ekonomi dan pemerataan akses terhadap kebutuhan dasar menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mochammad Firman Hidayat, menilai perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan dalam menghadapi berbagai tekanan internasional. Tantangan tersebut mencakup konflik geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan, serta dampak fenomena El Niño.

“Ekonomi Indonesia terbukti resilien. Pertumbuhan tetap berada di atas lima persen, inflasi terjaga, dan sejumlah kebijakan seperti hilirisasi turut menjadi faktor pendorong ketahanan ekonomi nasional,” ujar Firman.

Menurut dia, stabilitas ekonomi perlu diikuti reformasi struktural agar pertumbuhan semakin produktif dan mampu menciptakan nilai tambah. Penguatan industri, peningkatan daya saing, serta konsistensi kebijakan dinilai penting untuk memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Survei PPI Catat Kepuasan Publik 65,4 Persen

Dari perspektif sosial dan politik, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menyoroti hasil survei mengenai penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Jika digabungkan yang sangat puas dengan yang puas itu totalnya ada 65,4 persen,” ujar Adi.

Survei PPI dilaksanakan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi.

Survei tersebut mencatat 65,4 persen responden menyatakan puas atau sangat puas terhadap kinerja pemerintah. Sementara itu, 32,5 persen menyatakan tidak puas dan 2,1 persen lainnya tidak menjawab atau menyatakan tidak tahu.

Sejumlah program yang berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap pemerintah antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, bantuan sosial, dan layanan kesehatan.